Pembangunan Ekonomi Jepang Pada Masa Pendudukan Sekutu

Yophy Diky Wahyudi

0901393

Pembangunan  Ekonomi Jepang Pada Masa Pendudukan Sekutu

a.       Kebijakan Demokratisasi Ekonomi

Ada beberapa masalah perekonomian yang muncul setelah kekalahan jepang dalam PD II. Salah satu masalah tersebut adalah pengangguran. Pengangguran saat itu disebabkan oleh pembubaran kekuatan militer. Dampaknya, banyak para pegawai yang bekerja untuk memproduksi keperluan militer kehilangan pekerjaannya.

Selain pengangguran, hal lain yang menjadi kendala adalah masalah mengenai krisis energi dan kekurangan produksi pangan. Saat itu sumber energi utama Jepang adalah batubara dan listrik tenaga air. Hal tersebut dikarenakan setelah kekalahan Jepang pasokan batubara dari luar negeri terhenti. Keudian hasil panen jepang pada waktu itu juga tak lepas dari kendala, dimana hasil panen menurun sehingga persediaan pangan nasional menurun dan membuat banyak rakyat Jepang menderita kelaparan.

Masalah-masalah tadi terjadi pada masa pendudukan sekutu. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah Jepang diinstruksiakn oleh SCAP untuk menjalankan kebijakan demokratisasi ekonomi. Pada pelaksanaannya terdapat tiga aspek utama demokratisasi ekonomi, yaitu tanah pertanian, pemecahan zaibatsu, dan reformasi tenaga kerja.

1.      Reformasi tanah pertanian

Pemerintah sekutu menginstruksikan pemerintah Jepang agar melaksanakan reformasi dibidang pertanian, yang dikenal dengan istilah reformasi tanah pertanian (No chi Kaikaku) yang dilaksanakan pada tahun 1947. Reformasi ini merupakan tindakan yang diambil olehsekutu untuk mengubah status kepemilikan tanah pertanian. Selain itu juga reformasi ini berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan sektor pertanian menjadi lebih merata dan para petani ppenggarap mempunyai kesempatan untuk memiliki lahan pertanian sendiri.

Kebijajan reformasi tanah pertanian yang dikeluarkan oleh SCAP ini memiliki dua tujuan, yakni memindahkan kepamilikan tanah kepada petani penggarap yang melakukan kegiatan bercocok tanam sendiri dan memperbaiki praktik sewa menyewa atas tanah pertanian bagi orang yang melangsungkan hidupnya sebagai petani penggarap yang menjadi penyewa tanah. Reformasi tanah pertanian di Jepang membuat para petani penggarap berkesempatan untuk memiliki tanah pertanian.
reformasi tanah pertanian juga berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat Jepang yang bermata pencaharian sebagai petani. Kebijakan ini perlahan-lahan menghapus hubungan feodal antara tuan tanah dengan petani penggarap. Adanya perubahan tersebut mendukung demokratisasi masyarakat dipedesaan, dan reformasi ini berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Jepang seusai perang.

2.      Pemecahan Zaibatsu

SCAP menganggap bahwa zaibatsu merupakan sumber penting bagikekuatan militer Jepang, dan menghanbat perkembangan demokrasi ekonomi. Tujuan dari pembubaran zaibatsu adalah untuk menghentikan dukungan pihak zaibatsu kepada militer Jepang. Industri Jepang sebelumnya berada dibawah penguasaan gabungan beberapa zaibatsu yang mendapat hak dan perlakuan khusus dari pemerintah Jepang. Tujuan penguasaan industri tersebut untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan semi feodal antara tenaga kerja dan sistem manajemen. Hal tersebut dilakukan dengan cara menekan para pekerja dengan upah yang rendah, mencegah perkmbangan serikat pekerja, menghalangi kebebasan perusahaan yang berpotensi, dan menghalangi kebangkitan kelas menengah.

Zaibatsu merupakan pusat aktivitas industri dan ekonomi di Jepang yang berpengaruh besar terhadap pemerintah Jepang sebelum perang.

Langkah awal yang dilakukan dalam pemecahan zaibatsu adalh memecah perusahaan induk yang menjadi inti dari zaibatsu tersebut dengan menjual saham-saham tersebut kepada publik dan perorangan. Langkah berikutnya adalah melakukan penghapusan konsentrasi ekonomi seperti hak milik dan aset milik zaibatsu. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan bagi industri dan perusahaan yang baru untuk berkompetisi dan bersaing secara sehat tanpa tekanan dari zaibatsu.

Dengan adanya kebijakan tersebut, perekonomian Jepang diharapkan memiliki struktur yang kompetitif, adil, serta terbebas dari intervensi zaibatsu dan terlepas dari struktur monopoli.

3.      Reformasi tenaga kerja

Pada masa perang, terdapat masalah bagi tenaga kerja di Jepang, antara lain gaji yang rendah, kesejahteraan para pekerja yang kurang memadai, serta diskriminasi wanita dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat pemerintah pendudukak (SCAP) merasa perlu untuk mengambil langkah reformasi demokrasi ekonomi dengan memperbaiki kesejahteraan para tenaga kerja. SCAP menginstruksikan pemerintah Jepang untuk membuat landasan ukum tentang hubungan para pekerja dengan industri serta perusahaan dengan merancang undang-undaang yang menjamin hak dasar bagi para pekerja. Selain itu juga SCAP mendukung gerakat serikat para pekerja yang demokratis untuk memperjuangkan hak pekerja.

Akhirnya pada bulan Desember 1945 ditetapkanlah undang-undang yang pertama mengenai tenaga kerja di Jepang yang bernama undang-undang serikat pekerja. Undang-undang ini mengatur hak dasar para pekerja untuk melakukan mogok kerja, bernegosiasi dengan perusahaan, dan untuk berserikat. Dengan adanya undang-undang ini para tenaga kerja dapat membentuk serikat atau organisasi para pekerjayang bertujuan untuk melindungi kepentingannya.

Selain itu, terbentuk pula undang-undang pengaturan tenaga kerja dan undang-undang standarisasi tenaga kerja. Dengan adanya undang-undang yang mendukung para pekerja, maka jumlah sarikat pekerja semakin lama semakin bertambah jumlahnya.

b.      Rencana Dodge

Pada masa awal pendudukan sekutu, arah kebijakan pemerintah pendudukan dibidang ekonomi masih terfokus pada demilitersasi dan demokratisasi. Rekonstruksi perekonomian Jepang diserahkan kepada pemerintah Jepang sendiri.

Dalam mengatasi masalah inflasi yang terus meningkat dan produksi yang mengalami stagnasi, pada tanggal 18 Desember 1948 pemerintah pendudukan mengumumkan program Sembilan Prinsip Kestabilan Ekonomi, yang terdiri dari :

1.      Mencapai keseimbangan anggaran

2.      Mempercepat dan memperkuat program penarikan pajak

3.      Membatasi dan menjamin kredit yang mendukung dan berhubungan dengan pemulihan ekonomi Jepang

4.      Membuat sebuah program untuk mencapai kesetaraan upah

5.      Membuat regulasi yang mengendalikan harga barang

6.      Meningkatkan dan memperkuat regulasi dalam perdagangan luar negeri

7.      Meningkatkan efektivitas sistem distribusi dan rasionalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor

8.      Meningkatkan produksi bahan mentah dan produk manufaktur yang terdapat di dalam negeri

9.      Memperbaiki efisiensi rencana produksi pangan

Prinisp pertama sampai keempat dalam point tersebut menjadi inti dalam Dodge Plan untuk menekan inflasi. Dodge Plan merupakan sebuah program kebijakan dalam bidang fiskal dan moneter untuk mengatasi inflasi.

c.       Rekomendasi Pajak Shoup

Pada tahun 1914 SCAP meminta pemerintah AS untuk membantu reformasi sistem perpajakan di Jepang, dan AS mengirimkan sekelompok ahli perpajakan ke Jepang yang diketuai oleh seorang profesor ahli perpajakan yang bernama Carl Summer Shoup. Setelah mela;ui serangkaian proses, keluarlah beberapa rekomendasi dari kelompok tersebut, yakni:

1.      Memprioritaskan penarikan pajak penghasilan

2.      Melakukan revaluasi atas modal dan tanah supaya menyesuaikan nilai aset tersebut pada tingkat harga yang berlaku

3.      Melakukan penekanan atas pajak langsung

4.      Menekankan pentingnya kebijakan fiskal pada setiap daerah administratif untuk meningkatkan penarikan pajak di daerah

5.      Menerapkan pajak kekayaan dan pajak pertambahan nilai

Referensi :

Kunio, Yoshihara. 1983. Perkembangan Ekonomi Jepang. Jakarta: Gramedia

Wikipedia.com