PEMBANGUNAN EKONOMI DI HONG KONG

RIVAL BUARI HIDAYAT     1002245

YOFA FADILLAH HIKMAH 1003029

Hongkong

Wilayah Hong Kong diperkirakan sudah mulai ditinggali manusia sejak zaman Neolitikum namun baru dikenal secara luas saat Hong Kong diserahkan kepada Britania Raya setelah Perang Opium di abad ke-19. Sebelumnya pada 1513, pelaut Portugis Jorge Álvares, menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Hong Kong.

Hong Kong merupakan satu dari dua Daerah Administratif Khusus  yang merupakan bagian dari negara Republik Rakyat Cina, selain Makau. Pada tanggal 1 Juli 1977, daerah ini secara resmi diserahkan oleh pemerintah Inggris kepada Republik Rakyat Cina.

Dalam Konvensi Peking tahun1860 setelah Perang Opium kedua, Semenanjung Kowloon dan Stonecutter’s Island diserahkan kepada Inggris sedangkan New Territories termasuk Pulau Lantau disewakan pada Britania untuk 99 tahun sejak 1 Juli 1989 dan berakhir 30 Juni 1997.

Sebelum diserahkan pada tahun 1997, Hong Kong adalah koloni Inggris dan sistem hukum, mata uang, bea cukai, imigrasi, peraturan jalan, yang tetap berjalan di jalur kiri. Urusan yang ditangani oleh Beijing adalah pertahanan nasional dan hubungan diplomatik. Otonomi ini berlaku di Hong Kong (minimal) untuk 50 tahun dihitung dari tahun 1997.

Hubungan Hong Kong dengan Inggris

Kehadiran Inggris di Hong Kong selama 150 tahun memiliki sejarah yang panjang. Peristiwa penyewaan Hong Kong oleh Inggris pada abad ke-19 itu berakhir pada akhir abad ke-20. Dalam rentang waktu yang panjang itulah, Hong Kong telah menjadi sebuah sentra finansial dan perdagangan jasa yang sangat penting di Asia Timur. Selama masa Perang Dingin, Hong Kong juga menjadi jendela Cina untuk menengok ke dunia luar.

Mundurnya Inggris dari Cina 30 Juni 1997disambut oleh pemerintah Cina yang merasa berhak atas Hong Kong. Adanya kesamaan sejarah antara kedua wilayah itu menyebabkan penyerahan itu menjadi penting dalam sejarah Asia.

Pulau Hong Kong menawarkan berbagai kemungkinan, yaitu memiliki pelabuhan dengan laut yang dalam. Pelabuhan ini diperlukan untuk berlabuh kapal-kapal besar. Ada keuntungan lain, pulau ini nyaris kosong karena penduduk Cina tak begitu banyak.

Kombinasi antara posisi strategis untuk bisnis dan pertahanan yang cermat, menyebabkan nilai Hong Kong makin tinggi. Selama Perang Dunia I, Perang Dunia II, Kemerdekaan Cina 1949, Perang Korea tahun 1950-an, Revolusi Kebudayaan tahun 1960-an dan akhirnya naiknya Deng Xiaoping di Cina daratan, Hong Kong tetap bertahan.

Bagi Inggris, seperti dicatat Norman Miners dalam The Government and Politics of Hong Kong (1995), menduduki Hong Kong diperlukan sebagai basis perdagangan dengan Cina. Para pedagang Inggris yang melakukan bisnis di Guangxhou, dibatasi dan diperlakukan dengan ketat oleh para pejabat Cina. Selain itu, Hong Kong diperlukan untuk tempat dimana mereka bisa berlabuh, memperbaiki kapal dan menyimpan barang dengan aman.

Hubungan Hong Kong dengan Inggris memang unik. Meski kata penjajahan lebih sering digunakan untuk menyebut kehadiran Inggris di Hong Kong, tetapi bukti telah menunjukkan, penduduk Cina yang ada di Hong Kong bisa berhasil. Tidak aneh timbul anekdot, penduduk Hong Kong lebih betah di bawah Inggris daripada penguasa Beijing.

Jejak keberhasilan Inggris dalam membangun Hong Kong adalah bhwa Ionggris telah mampu mengubah bukit gersang dan gundul ini sudah berubah menjadi hutan beton penuh gedung pencakar langit. Inggris juga meninggalkan sejumlah kebiasaan yang berbeda dengan Cina daratan. Misalnya, pengendara yang mengutamakan pejalan kaki, antre yang tertib di tempat apa pun apakah mau naik taksi, bus atau membayar rekening listrik.

Hubungan Hong Kong dengan China

Setelah lepas dari Inggris, Hong Kong tidak serta merta lepas dari kekuasaan dan pengharuh ‘luar’. Cina yang sudah lama menginginkan wilayah strategis perdagangan ini nampak menyambut dengan genbira pelepasan Hong Kong dari tangan Inggris pada tahun 1997.

Kebijakan ekonomi Cina di Hong Kong nampaknya tidak dijalankan dengan begitu ketat.  artinya, Cina msih memberlakukn beberpa peraturan dan kebijakan yang sudah ada (yang dibuat oleh Inggris). Agar tidak terjadi kekagetan di berbagai lapisan masyarakatnya dengan sistem komunis yang akan diterapkan, Cina mengizinkan sistem kapitalis tetap hidup selama 50 tahun mendatang. Suasana hati antara lega dan cemas, kini menghinggapi seluruh penduduk Hong Kong karena belum pengalaman menghadapi penguasa dari Beijing. Mereka masih menunggu sesuatu yang belum pasti.

Mengenai hubungan ekonomi antara Cina dan Hong kong, Cina menyodorkan semavam perjanjian kerjsama ekonomi antara kedua negara tersebut. Closer Economic Partnership Agreement (CEPA) memayungi perniagaan antara Hong Kong dan China, termasuk perdagangan barang, jasa, dan fasilitasi investasi. Pemerintah Cina menyatakan bahwa dibawah payung CEPA, telah berhasil diciptakan 29,000 lapangan kerja pada tahun 2004-2005.

Analisis dengan Teori Sistem Dunia

Teori Sistem-Dunia adalah perspektif makrososiologi yang berupaya menjelaskan dinamika “ekonomi dunia kapitalis” sebagai sistem yang bersifat total”. Pendekatan ini dipakai oleh Immanuel Wallerstein terutama melalui karya The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis (1974) (Schoorl, 1982:104).

Teori Sistem-Dunia juga mengadaptasi teori ketergantungan (dependency theory). Dari teori ini Wallerstein menjelaskan pandangan neoMarxis mengenai proses pembangunan, yang populer di negara-negara berkembang dan diantara tokohnya adalah Fernando Henrique Cardoso. Teori dependensia memahami “peripheri”. dengan cara melihat relasi pusat-pinggiran yang tumbuh di kawasan periperal seperti Amerika Latin. Dari sanalah kritik terhadap kapitalisme global sekarang ini berkembang.

Dalam sistem dunia, terjadi tiga pola hubungan antara negara pusat, negara semi pinggiran , dan negara pinggiran. Bila dilihat dari pola ini, Hong Kong berada pada posisi negara semi pinggiran dimana Hong Kong merupakan suatu negara yang dijadikan sebagai kawasan transit bagi jalur perdagangan internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, keberhasilan ekonomi Hong Kong tidak dapat dilepaskan dari peranannya sebagai wilayah transit perdagangan, sehingga lebih memungkinkan untuk memanjukan perekonomiannya sebgaimana Singapura yang juga merupakan wilayah transit perdagangan.

Kebijakan ekonomi Hong Kong semasa masih di bawah Inggris didasarkan atas prinsip “positive non-interventionism”. Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk pajak yang rendah dan pembatasan pengeluaran pemerintah terhadap penyediaan jasa dukungan esensial seperti kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah juga terbatas sifatnya.

Kebijakan ekonomi Hong Kong setelah penyerahan kembali ke China tahun 1997 juga tidak banyak berubah. Konstitusi mini Hong Kong SAR (Special Administrative Region), Basic Law, menjamin Hong Kong akan tetap mempertahankan perdagangan bebas (free trade), usaha secara bebas (free enterprise), dan pajak yang rendah selama paling tidak 50 tahun. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam hal ini adalah:

Hong Kong SAR memiliki sistem keuangan tersendiri

1.      Pemerintah Hong Kong memegang pendapatannya sendiri, tidak perlu menyetor pendapatan Hong Kong kepada pemerintah pusat di Beijing

2.       Pemerintah Beijing tidak dapat mengenakan pajak di Hong Kong

3.       Pemerintah harus menjaga agar pengeluaran selalu berada dalam batas pendapatan dan menghindari defisit

4.       Hong Kong dollar tetap dipertahankan dan terus didukung dengan cadangan devisa 100 persen (Basic Law tidak menyebutkan adanya rezim nilai tukar tertentu, seperti fixed link dengan US dollar)

5.       Hong Kong dollar tetap convertible dan tidak diterapkan pengendalian pertukaran

6.       Aliran bebas modal keluar dan masuk Hong Kong tetap dijaga

7.      Hong Kong tetap menjadi pelabuhan bebas, dengan kebijakan perdagangan bebas, meskipun tarif tetap dapat dikenakan untuk kasus tertentu.