Sri Faida Wulandari

0907198

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOEHARTO.

 

          Pada masa pemerintahan soeharto pemerintah didukung kuat oleh Militer dan kemudian mencari dukungan dari kelompok borjuasi (elit politk kelas menengah ke atas). Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi  yang tinggi. Dukungan dari Barat dan Jepang juga mengalir melalui bantuan/pinjaman. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Di bawah kepemimpinan presiden Soeharto pembangunan Indonesia berpijak pada  Trilogi Pembangunan yang meliputi :

1.              Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada

          terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,

2.              Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan

3.              Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

       Berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan,yaitu:

1.      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan,dan perumahan.

2.      Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3.      Pemerataan pembagian pendapatan

4.      Pemerataan kesempatan kerja

5.      Pemerataan kesempatan berusaha

6.      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

7.       Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
8.       Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan perse­diaan dan konsumsi pangan antara lain dilakukan dengan meningkat­kan kegiatan intensifikasi, penganeka-ragaman dan perluasan kegiatan pertanian. Perhatian diberikan terhadap usaha intensifikasi tanah kering serta tanaman palawija. Usaha penganeka-ragaman dilakukan. an­tara lain dengan pergiliran tanaman ^"tumpang-sari" kacang-kacangan dan atau sayuran. Di samping itu juga membantu dan mendorong pe­masaran dan pengolahan bahan-bahan pangan seperti gandum, jagung, sorghum, ubi-ubian, kacang-kacangan,sayuran dan buah-buahan.

Guna memperoleh pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendi­dikan dasar, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan ling­kungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat, untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.. Pemerintah membangun beberapa sekolah Dasar yang dimaksudkan sebagai sarana merealisasikan program wajib belajar yang saat itu dicanangkan oleh pemerintah. Pada tahun ajaran 1979/980 tercatat lebih dari 90% dari keseluhuran anak berusia 7-12 tahun terdaftar sebagai peserta didik. Dalam sektor pelayanan kesehatan, pemerintah membangun sekitar 800 Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) baru yang tersebar diberbagai kecamatan, selain itu di tingkat kabuaten pun pemerintah melakukan pembangunan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit Umum yang dilakukan guna menindaklanjuti keadaan rakyat Indonesia yang saat itu banyak diserang berbagai macam penyakit seperti diare, malaria dan lain-lain.

Selanjutnya ialah usaha untuk meningkatan pemerataan pendapatan, kebijak­sanaan fiskal, kebijaksanaan perkreditan, pembangunan pertanian, pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah dan peme­rataan kesempatan kerja. Kebijaksanaan dan langkah-langkah kegiat­an juga akan diarahkan kepada terwujudnya pola hidup sederhana,dan rasional ekonomis yaitu tatanan hidup bermasyarakat dan berling-kungan sehari-hari, saling bertenggang rasa dengan menyesuaikan pen­dapatan dan kebutuhan secara rasional, yang sangat penting pula un­tuk memperkokoh solidaritas sosial, dan dilakukan dengan penuh kesadaran nasional baik oleh tingkatan lapisan atas maupun lapisan terendah sesuai dengan pemerataan yang direncanakan. Khusus­ya melalui kebijaksanaan perpajakan, pemerataan pendapatan akan diusahakan antara lain melalui penyempurnaan di dalam dasar pajak; penyesuaian dari definisi pendapatan dan kekayaan yang terkena pa­jak sesuai dengan manfaat yang telah diperoleh dari hasil-hasil pem­bangunan; penyempurnaan tarif yang progresif pada jenis-jenis pen­dapatan dan pengeluaran dalam rangka pemerataan beban menuju keadilan sosial; pengenaan tarif yang relatif tinggi pada konsumsi mewah, terutama yang berasal dari impor. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan bagi kaum tani, dilaksanakan langkah-langkah di bidang per­tanahan khususnya yang menyangkut pembangunan pertanian. Lang-kah-langkah ini antara lain bertujuan untuk memberikan kemungkinan kepada petani untuk menguasai tanah pertanian yang diperlukan de­ngan.hak-hak yang sifainya sementara (hak sewa, hak pakai, hak usaha bagi hasil) sampai yang berjangka panjang (hak guna usaha) dan hak yang terkuat (hak milik).

Kebijakan berikutnya ialah usaha untuk perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan  berbagai kebijaksanaan yang menyeluruh seperti pendidikan ketram­pilan, pendidikan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangun­an industri, pembangunan prasarana, penentuan skala prioritas inves­tasi, kebijaksanaan fiskal serta perkreditan, pemilihan teknologi yang tepat guna dan sebagainya. Di samping itu usaha-usaha untuk mem­perluas kesempatan kerja juga dituangkan dalam program-program khusus, antara lain dengan melanjutkan dan, memperluas program bantuan pembangunan dan proyek-proyek padat karya di pedesaan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluasan dunia usaha swasta nasional mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini ditingkatkan kerjasama yang serasi antara Pemerintah, perusahaan milik Negara, dunia usaha swasta dan koperasi. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketentraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perijinan dan sebagainya.

Unsur penting lainnya dalam usaha peningkatan kesejahteraan rak­yat adalah pemerataan dalam memenuhi kebutuhan perumahan.Sehu-bungan dengan itu maka pembangunan perumahan rakyat yang seder­hana, murah dan yang menjamin kesehatan serta kesejahteraan keluarga akan semakin ditingkatkan. Untuk program pembangunan perumahan tersebut akan .dikembangkan suatu sistem yang lebih terarah dan ter­padu, yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, pro­duksi bahan bangunan lokal dan keserasian pembangunan daerah serta lingkungan pemukiman pada umumnya. Pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan kampung yang ter­utama bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah akan ditingkatkan, terutama untuk^. menolong dan membina peranan, kemampuan dan prakarsa masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan pemukiman. Usaha pem­bangunan perumahan melalui PERUMNAS di daerah pemukiman kota akan terus ditingkatkan dan diperluas ke berbagai kota.

Pemerataan penyebaran pernbangunan di seluruh wilayah Tanah Air mempunyai sasaran antara lain adalah lebih menyerasikan pem­bangunan sektoral dengan pembangunan daerah, sehingga keselu­ruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu ke­satuan demi terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, eko­nomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Usaha pemerataan penyebaran pembangunan juga ditujukan un­tuk makin menyerasikan pertumbuhan antar daerah yang antara lain akan dicapai melalui penyediaan jumlah minimum Bantuan Pem­bangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Referensi:

Poesponegoro, M & Notosusanto, N. (1993)Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.

http://fatihahfiqia.blogspot.com/2011/12/pelaksanaan-pembangunan-nasional.html

http://irwandydasilva.blogspot.com/2010/04/indonesia-masa-orde-baru.html