Ekonomi Pembangunan Pada Masa Orde Baru

Pembangunan ekonomi pada masa orde baru dianggap sebagai titik tolak awal pembangunan modern di Indonesia. Banyak dari kebijakan kebijakan pemerintah yang dianggap sangat memihak rakyat. Kesejahteraan rakyat dianggap sedikit lebih membaik dari masa sebelumnya bahkan dari masa sekarang. Dengan adanya kebijakan untuk membangun fasilitas kesehatan bagi rakyat, fasilitas pendidikan dan juga mulai masuknya modal modal asing sehingga terdapat pergeseran budaya mata pencaharian masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat perkantoran dan Industri.

Berbagai rupa masalah yang dihadapi negara-negara berkembang sampai sekarang tetap berpokok pada tingkat hidup yang rendah dan tertekan. Sebagian besar penduduk negara-negara berkembang berada dalam keadaan yang ditandai dengan banyaknya kemiskinan. Dasawarasa 60-an dinyatakan oleh PBB sebagai dasawarsa pembangunan pertama. Pada tahap ini diharapkan usaha bersama negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk mengatasi jarak pemisah antara kedua golongan negara yang bersangkutan., disertai dengan usaha-usaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dasawarsa pembangunan pertama tidak berhasil dilihat dari sudut pemberantasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan perataan kekayaan dan pendapatan. Oleh sebab itu pemikiran mengenai strategi pembangunan dalam dasawarsa 70-an, yang dinyatakan sebagai dasawarsa pembangunan kedua telah dirumuskan kembali dalam gagasan PBB yang kedua. Akan tetapi gagasan ini pun mengalami sorotan kritis. Gagasan tersebut dirasakan kurang menonjolkan aspek kemiskinan, pengangguran dan perataan pendapatan sebagai sasaran pokok dalam rangka pembangunan. Tingkat hidup rendah dan kemiskinan yang menghinggapi sebagian besar penduduk dunia merupakan pokok persoalan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kstabilan politik.

            Zaman orde baru di Indonesia dianggap sebagai titik awal pembangunan dan pemertaan pembangunan dilaksanakan. Disini penulis tertarik untuk membahas pembangunan ekonomi pada masa ini karena pada masa ini dirasakan bahwa masyarakat dapat beberapa tingkat lebih sejahtera dari sebelumnya dan banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi bahkan pada masa ini Indonesia untuk pertama kalinya dapat mencapai swasembada pangan dengan tidk mengimpor bahan pangan pokok dari luar negeri sendiri.

Masalah pembagian pendapatan dalam masyarakat adalah masalah yang ada di Indonesia pada waktu itu. Selama sebagian besar penduduk masih hidup di bawah tingkat yang minimal (dalam arti kewajaran derajat manusia), atau dengan perkataan lain: selama sebagian besar dari pergaulan hidup masih kekurangan konsumsi nyta yang meliputi komponen-komponen kebutuhan pokok maka selama itu pula tingkat hidup rata-rata suatu masyarakat beradda pada tingkat yang tertekan dan rendah. Akibatnya ialah daya ketahanan dalam masyarakat pada umumnya serba terbatas.

Peningkatan taraf hidup dan perataan pendapatan antar golongan masyarakat merupakan dua masalah yang kait mengait. Peningkatan taraf hidup berarti memenuhii kebutuhan konsumsi nyta secara kuantitatif maupun kwalitatif. Sasaran itu hanya akan tercapai dengan usaha memperbesar produksi masyarakat secara menyeluruh, yaitu dengan menambah produksi yang meningkatkan seluruh pendapatan nasional (pendapatan masyarakat) dan yang mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi harus ditandaskan pula bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembagian hasil pertumbuhan (hasil produksi ataupun pendapatan) itu secara lebih merata sepatutnyalah merupakan dua aspek kembar dari satu masalah pokok dalam tiap kerangka dan garis siasat kebijaksanaan pembangunan. Satu sama lain hal itu menjadikan masalah yang semakin mendesak, bila dihubungkan dengan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan pesat.

Pertambahan penduduk di dunia pada umumnya, di Indonesia pada khususnya merupakan faktor dinamika yang paling penting. Faktor penduduk mempengaruhi, bahkan menentukan arah perkembangan masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, cukuplah kita tonjolkan pengaruhnya atas tiga masalah pokok, yang telah disinggung tadi. Pertama pengadaan kebutuhan –kebutuhan pokok secara totalharus diperbesar, khususnya pengadaan pangan. Kedua, penduduk yang bertambah juga menambah angkatan kerja. Hal ini berarti keharusan untuk memperluas lapangan kerja guna menanggulangi masalah pengangguran. Ketiga, pertambahan penduduk cenderung untuk mempertajam kepincangan dalam pembahagian pendapatan antar golongan masyarakat, antar ddaerah dan antar pedesaan dan kota.

Usaha untuk meningkatkan produksi tergantung sekali dari empat sarana pentin, yaitu tersedianya tanah garapan, sumber daya air, sarana pupuk dan sumber energi. Kita lihat betapa masalah pangan langsung menyangkut serentetan hal lain yang semuanya merupakan persoalan yang sangat penting dalam ruang lingkup nasional maupun dalam hubungan antar negara.

Dalam struktur ekonomi negara kita, sama keadaannya seperti di banyak negara-negara berkembang, sebagian besar penduduk mata pencahariannya tergantung dari produksi primer, yang meliputi sektor pertanian yang termasuk perikanan dan perternakan serta termasuk sektor rkstraktif yaitu pertambangan dan kehutanan. Dalam tingkat pertama pertambahan penduduk dan angkatan kerja menimbulkan kesulitan di sektor pertanian dan sektor-sektor yang dekat dengan pertanian. Dan selanjutnya membawa akibat yang lebih luas di bidang-bidang lain. Kalau perimbangan antara tenaga manusia dan luas tanah sudah sangat mendesak maka kepemilikan tanah akan semakin terpencar. Luas tanah yang semakin kecil dalam proses produksi merupakan kesatuan yang kurang ekonomis. Pertamabahan angkatan kerja di sektor yang bersangkutan menimbulkan gejala pengangguran yang tidak kentara (terselubung) di daerah pedesaan atau disebut juga dengan rural disguised unemployment. Oleh karena lapangan kerja di daerah pedesaan menjadi terbatas maka sebagian angkatan kerja berpindah ke kota-kota yang menimbulkan masalah urbanisasi. Salah satu akibat gerak arus tenaga kerja dari daerah pedesaan ke lingkungan kota (rural urban migration) ialah adanya urban under-employment. Banyak di antara angkatan kerja di kota dan sekitarnya tidak sepenuhnya produktif, sehingga pendapatannya berada di bawah tingkat memadai bagi derajat manusia.

Dari uraian diatas cukup jelass betapa perluasan kesempatan kerja seharusnya merupakan salah satu sasaran pokok dalam rangka kebijaksaan pembangunan. Usaha untuk menciptakan lapangan kerja haruslah ditunjukan pada penggunaan angkatan kerja secara produktif, dengan jalan meluaskan kegiatan ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bidang kegiatan yang baru maupun bidang tradisional. Pada dasarnya ada dua cara untuk meluaskan kesempatan kerja yaitu pengembangan industri, terutama jenis industri terutama jenis industri padat karya yang menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi dan melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, jembatan dan sebagainya. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi banyak penduduk yang bersangkutan. Kebijaksanaan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja harus dilihat pula sebagai aspek pokok dari kebijaksanaan untuk mewujudkan pembagian pendapatan secara lebih merata. 

Nama : Amaliatul Hubbillah

NIM   : 0906092

 

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebuddayaan. (1983). Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Djojohadikusumo, Sumitro. (1976). Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang. Jakarta: LP3ES.

Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. (1993). Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka