PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN
WAJIB BELAJAR 9 TAHUN
Oleh :
PENYAJI    : 0906334    SUCI ANDRIYANI PRATIWI
PEMBAHAS    : 0906095    NURAENI

PENDAHULUAN
Bila bicara tentang pendidikan sering diartikan sempit oleh masyarakat, yaitu hanya terbatas sekolah, kuliah dan sarana prasarananya saja. Dalam pembangunan nasional pendidikan memiliki pengertian yang luas, yaitu sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya ini telah menjadi tekad bangsa Indonesia apalagi pada era globalisasi sekarang ini yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi yang sangat pesat dan penuh tantangan. Upaya yang dilakukan antara lain diberlakukannya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai ketercapaian dari program tersebut.
Rumusan Masalah
1.    Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ?
2.    Apakah kemiskinan menjadi hambatan dalam program wajib belajar 9 tahun ?
3.    Bagaimana pencapaian wajib belajar 9 tahun ?


PEMBAHASAN
Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk itu maka pemerintah dalam mengurangi tingginya angka pengangguran sebagai faktor dominan dalam kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung juga mempengaruhi pola regulasi pendidikan di Indonesia, mencanangkan program wajib belajar 9 tahun dengan kurikulum yang mendukung, untuk itu pada tahun 2006 yang lalu, kurikulum berubah-ubah dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) sampai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yang diindikasikan dengan kentalnya pola-pola strategi ekonomi pemerintah. Dalam upaya pengurangan angka pengangguran, pemerintah menerapkan pola pengembangan skills bagi peserta didik. Pada penghunjung 2006, pemerintah mulai menyadari logika lain dalam mengelola gerak roda pendidikan Indonesia. Walau begitu logika yang dipakai tetaplah logika yang dipengaruhi oleh realitas kemiskinan. Pemerintah dalam hal ini menetapkan peningkatan anggaran operasional bagi pendidikan dalam rangka pengurangan jumlah siswa putus sekolah akibat ketiadaan biaya. Pemerintah benar-benar berambisi untuk mengejar target 9 tahun wajib belajar bagi seluruh rakyat. Logikanya, dengan rakyat yang melek pendidikan, angka kemiskinan akibat pengangguran akan secara radikal menurun mengingat rakyat akan memiliki nilai jual dalam dunia perdagangan global.
Melihat hal tersebut maka Program pendidikan sembilan tahun ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dimana Lewis dan Smith secara lebih rinci menterjemahkan bahwa mutu secara keseluruhan (total quality), termasuk dalam bidang pendidikan, mencakupi tiga ranah yang wajib diperhatikan yaitu: seluruh proses, seluruh pekerjaan, dan seluruh personil yang terlibat. Pertama, total quality mencakup seluruh proses, bukan hanya proses produksi semata. Di dalamnya juga harus tercakup pengembangan proses perancangan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, akunting, pemasaran, layanan perbaikan, dan seluruh fungsi lainnya. Kedua, total quality menghendaki dilaksanakannya setiap pekerjaan yang terkait dalam proses secara prima (profesional). Ketiga, total quality menghendaki semua orang yang terlibat dalam pekerjaan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang menjadi tugasnya. Wanprestasi pada salah satu pekerjaan akan sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat tersebut maka jika dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun maka sangat relevan karena didalam program tersebut karena bertujuan yang sama yaitu menghasilkan mutu yang baik agar menjadi manusia yang berkualitas dimana dalam menjalankannya maka pemerintah memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terjadi kesalahan didalamnya.
Pencapaian Wajib Belajar Sembilan Tahun
Indikator yang dipakai pemerintah untuk mengukur ketercapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah hasil perhitungan jumlah siswa SMP/sederajat di suatu daerah dibagi jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 tahun dikali 100%. Tingkat ketuntasan daerah dalam melaksanakan program Wajar Dikdas 9 Tahun dikategorikan:
a. Tuntas pratama, bila APK mencapai 80% s.d. 84%
b. Tuntas madya, bila APK mencapai 85 % s.d. 89%
c. Tuntas utama, bila APK mencapai 90% s.d. 94%
d. Tuntas paripurna, bila APK mencapai minimal 95%.
Data terakhir menunjukkan ketercapaian program Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia adalah sebagai berikut;
No     Negara    2007/2008    APK(%)    APM(%)
        Penduduk13-15 th    Σ Siswa
SMP/MTs/
Sederajat    Σ siswa
SMP/MTs/Sederajat
13-15 th       
Indonesia     12.890.334    11.926.443    9.229.945    92.52    71.60
Melihat data tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia sudah memasuki kategori Tuntas utama. Jika melihat hal tersebut maka rakyat Indonesia setidaknya telah menempuh pendidikan selama 9 tahun hal ini mengurangi buta huruf dan meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Walau pendidikan 9 tahun ini bersifat sangat dasar, namun tetap berguna karena sebagaimana yang telah dikatakan bahwa terdapat kurikulum yang menerapkan pola pengembangan skill maka siswa setidaknya memiliki bekal untuk menempatkan diri dalam dunia kerja. Kondisi pengangguran di Indonesia ini dapat dikatakan cukup tinggi namun beberapa program dicanangkan pemerintah dalam mengatasinya dan salah satunya adalah melalui program pendidikan wajib belajar 9 tahun ini berdasarkan data yang ada  Pemerintah menargetkan dapat mengurangi angka pengangguran sebanyak satu juta jiwa per tahun. Hasil real dari target tersebut dapat dilihat dalam pencapaian pada tahun 2010, dimana terjadi pengurangan pengangguran nett-nya 0,7 juta. Dengan kata lain pada tahun 2010 lalu, pemerintah berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,1 persen. Di mana lapangan kerja yang berhasil diciptakan adalah sebanyak 3,3 juta lapangan kerja.

KESIMPULAN
Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Pendidikan dasar merupakan modal dasar bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas yang memungkinkan dapat menikmati hidup dan kehidupannya secara mandiri. Kemandirian dapat diciptakan melalui proses pembelajaran yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk selalu aktif berpendapat dan bertanya, selalu diberi peluang untuk inovatif atau mengkaji sesuatu yang baru, kreatif untuk membuat sesuatu yang baru dari berbagai sumber, menghargai perbedaan pendapat, dan peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Pendidikan dasar harus diselenggarakan dengan cara peserta didik belajar bagaimana belajar sehingga hasil belajarnya akan bermutu. Untuk mencapai mutu tersebut maka pemerintah membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur sehingga ketercapaiannya dapat kita rasakan dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Buchori, Mochtar. 1995. Transformasi Pendidikan. Jakarta; Sinar Harapan.
Erlich, R, Paul. Ledakan Penduduk. Jakarta: PT.Gramedia.
Hasbullah. 2003. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Illich, Van. 1982. Bebas Dari Sekolah. Jakarta. : Sinar Harapan anggota IKAPI
Sager, Soeharsono.1985. Ekonomi menghadapi Pelita IV. Bandung : Alumni
¬________. 2011. Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun. [Online]. 25 September 2011. Tersedia ; http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/12/pencapaian-program-wajib-belajar-9-tahun/
Emanuela, Maria. 2010. Kemiskinan Mempengaruhi Wajib Belajar 9 Tahun. [Online]. 30 September 2011. Tersedia ; http://mariaemanuela19.blogspot.com/2010/05/kemiskinan-mempengaruhi-wajib-belajar-9.html