Selasa, 17 Januari 2012

Pembangunan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia II

Pembangunan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia II
Penyaji : Arif Nugraha (0705553)

A.                Perkembangan Pembangunan Ekonomi Jepang
Pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu tahun 1945, keadaan ekonomi sudah sangat terpuruk. Pada bulan Agustus 1945 produksi industri merosot sangat tajam, jumlahnya hanya merupakan persentase yang kecil jika dibandingkan dengan tingkat produksi di tahun sebelumnya. Produksi pangan yang sebelumnya dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif tinggi, tetapi pada tahun 1945 turun sekitar 30%. Akibatnya pada akhir tahun 1945 terjadi krisis pangan yang berlangsung sampai awal tahun 1946. Kondisi tersebut diperparah dengan lumpuhnya aparat pemerintah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan barang berdasarkan harga yang telah ditentukan. Kekalahan perang ini menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan menciptakan keadaan yang hampir mengarah pada anarki.
Pemboman sekutu telah menghancurkan sekitar 25% kekayaan nasional Jepang. Pemboman tersebut antara lain menyebabkan terjadinya kekurangan perumahan yang sangat luas di kota-kota besar Jepang. Lepasnya daerah-daerah jajahan menyebabkan hilangnya sumber-sumber alam yang sebelumnya dapat diperoleh Jepang untuk kepentingan dalam negerinya. Kondisi awal pasca PD II yang dialami Jepang dipersulit dengan pendudukan yang dilakukan pihak sekutu di negeri tersebut. Pihak sekutu menerapkan kebijakan non responsibility terhadap keadaan yang dialami Jepang pada awal pasca PD II.
Sekutu memberlakukan pelucutan senjata, liberalisasi, unifikasi wilayah dan desentralisasi ekonomi di Jepang. Sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat, menginginkan kemakmuran dan kekuatan ekonomi di Jepang saat itu tidak terkonsentrasi, tetapi harus lebih disebarluaskan (desentralisasi) dan dijadikan perusahaan publik dalam kerangka demokrasi.
Saat itu di Jepang ada 4 konglomerat-keluarga (zaibatsu) yang dikenal dengan “the big four”, dan 14 yang lebih kecil. Mitsubishi yang merupakan “the big four” pada saat itu harus tunduk pula pada aturan sekutu. Kemudian aset Mitsubishi dibagikan ke seluruh pekerja dan penduduk lokal dalam bentuk saham, sehingga pada tahun 1946 Mitsubishi berubah menjadi perusahaan independent. Pada kenyataannya perusahaan yang terdesentralisasi mengalami banyak kesulitan dalam permodalan, produksi, dan pendistribusian hasil produksinya, sehingga akhirnya mereka saling menggabungkan saham mereka dan membentuk group (keiretsu), menjadi Mitsubishi keiretsu atau Mitsubishi group.
Jadi secara historis, zaibatsu (konglomerat keluarga) yang muncul di era Edo dan berkembang di era Meiji, pada tahun 1946 harus berubah menjadi perusahaan publik yang pada perkembangannya berubah menjadi keiretsu (perhimpunan antara para pemegang saham). Perkembangan selanjutnya antara keiretsu ini saling bergabung dan menjadi komposisi perusahaan seperti yang ada di Jepang saat ini. Jadi bisa dikatakan bangsa Jepang memang telah memiliki skill tinggi sejak jaman Edo (1600-1867).
Pada perkembangan selanjutnya tahun 1946 pihak sekutu merubah kebijaksanaan yang sebelumnya bersifat non responsibility menjadi sikap mendorong perekonomian Jepang. Perubahan tersebut dapat terjadi karena Amerika Serikat yang pada dasarnya menentukan kebijaksanaan pendudukan sekutu di Jepang memiliki pandangan yang positif terhadap peranan Jepang di Asia pasca PD II. Dengan adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang merupakan perang pengaruh ideologi. Menyebabkan hubungan Amerika Serikat dengan Jepang semakin membaik, hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat memiliki suatu keinginan bahwa Jepang dapat menjadi negara yang mampu menjadi kekuatan pengimbang terhadap komunisme di Asia.
            Setelah sekutu mengakhiri pendudukannya di Jepang, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang masih terjalin dengan baik. Hubungan yang terjalin dengan baik tersebut dibuktikan dengan adanya sistem Bretton Woods. Salah satu bagian dari sistem baru tersebut adalah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang dibentuk berdasarkan anggapan bahwa perdagangan bebas adalah sarana terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi Jepang yang pembangunan ekonominya sangat tergantung pada perdagangan luar negeri, sistem ekonomi baru tersebut sangat bermanfaat dan berharga. Sistem tersebut tidak hanya memungkinkan Jepang meningkatkan volume perdagangan dan memperoleh manfaat yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan ditempatkanya perusahaan-perusahaan Jepang ke dalam ajang persaingan Internasional dan memperluas pasar. Tetapi perusahaan yang berorientasi dalam negeri pun harus mengalami persaingan dengan adanya sistem tersebut, karena terjadinya liberalisasi impor dan pengurangan tarif impor. Namun Jepang dapat bersaing dalam hal tersebut dimana ekspor semakin dapat ditingkatkan dan impor dapat ditanggulangi dengan baik. Hal tersebut karena Jepang didukukng oleh SDM dan hasil produksi yang sangat berkualitas dan dapat bersaing dengan negara lain.
B.                 Faktor-Faktor Pendukung Pembangunan Ekonomi Jepang
Bangsa Jepang dari segi budaya menerapkan sistem kerja kolektif dan bukan merupakan bangsa yang senang meniru. Mereka selalu berusaha belajar dari kemajuan dan kesalahan bangsa lain tanpa harus mencontoh seutuhnya. Seorang ilmuan di Jepang benar-benar memiliki andil yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa. Ketika para ilmuan jepang belajar teknologi maupun perekonomian di Amerika maupun negara Eropa, saat studi tersebut selesai, mereka akan dengan bangga kembali ke tanah airnya dan menerapkan apa yang didapat dengan beberapa modifikasi keunikan sistem sosial dan sistem budaya yang mereka miliki.
Bangsa Jepang memiliki rakyat yang cukup nasionalis. Ekonomi modern berkembang secara simultan dengan identitas budaya nasionalnya. Banyak pengamat Barat menyebut bahwa identitas kebudayaan dan institusi sosial adalah embrio kapitalisme Jepang. Ilmuwan barat menjuluki kebangkitan perekonomian Jepang sebagai sebuah pengecualian menyimpang (anomaly) dan paradoksal.
Bagi ilmuwan Jepang teori ekonomi barat hanya dianggap sebagai “bahan baku.” dan bukan alat yang langsung bisa dipakai. Para perencana ekonomi Jepang tidak pernah percaya bahwa untuk menjadi negara maju, nilai-nilai tradisional harus dipinggirkan seperti yang terjadi di Barat. Mereka sangat percaya bahwa nilai nilai tradisional justru harus dipertahankan sebagai penyeimbang. Itulah kenapa bangsa jepang dapat tumbuh pesat secara perekonomian namun masih dengan ciri negara Timur yang khas. Life-time employment, seniority based system, dan traditional family system adalah contoh-contoh nilai dan institusi tradisionil Jepang yang dipertahankan.
Dengan adanya industrialisasi pada dasarnya tidak sesuai dengan masyarakat tradisional, karena industrialisasi memerlukan lembaga dan nilai-nilai baru. Tetapi industrialisasi yang terjadi di Jepang tidak menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah ada. Bahkan nilai-nilai tradisional yang telah ada tersebut tetap dipertahankan selama berlangsungnya kemajuan industri.
Keluarga tradisional memberikan dasar untuk lembaga ekonomi baru yang diperlukan oleh industrialisasi, sehingga perusahaan-perusahaan Jepang mencerminkan keluarga tradisional. Sebagaimana halnya anak-anak di dalam sebuah keluarga, maka para karyawan tetap bekerja di dalam satu perusahaan sampai mencapai usia pensiun. Bagi pimpinan perusahaan sulit memecat mereka seperti seorang ayah yang sulit menolak mengakui anaknya sendiri. Seperti halnya usia menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga, usia itu pun memainkan peranan penting dalam menentukan kedudukan seseorang pada hirarki persusahaan. Hubungan ayah-anak ini diterjemahkan kedalam suatu bentuk hubungan kekeluargaan yang fiktif disebut sebagai oyabun-kobun. Dalam pabrik, mandor adalah oyabun dan bawahannya kobun. Tugas utama seorang oyabun adalah melatih dan mengawasi kobun, tetapi oyabun juga memiliki tugas yang sama pentingnya yaitu untuk memberikan perhatian terhadap keperluan emosional dan keperluan sosial kobun.
Dari tinjauan mikro, salah satu aspek yang mendorong keberhasilan Jepang dalam membangun sumberdaya manusia pasca perang dunia II adalah membudayakan sistem “Kerja Kelompok” (Team work). Yaitu suatu sistem dimana para insinyur Jepang dikirim ke Barat untuk belajar harus kembali ke Jepang dengan membawa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, ilmu dan teknologi yang mereka bawa harus diajarkan kepada semua anggota kelompoknya.
Sedangakan dilihat dari aspek makro pembangunan, Jepang memprioritaskan kebijakan pemerataan pembangunan. Diantara Negara-negara maju, Jepang adalah negara yang paling tinggi tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunannya. Bukan hanya dari aspek pendapatan tetapi juga meliputi fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur-fisik, dan lain-lain. Rakyat jepang masa sekarang sudah menikmati fasilitas - fasilitas tersebut. Bahkan untuk daerah pedesaan di pegunungan, mereka mendapatkan fasilitas jalan, air minum dan listrik kurang lebih seperti di Tokyo, Kyoto, Osaka dan kota-kota besar lainnya.
Untuk sumber daya pembangunan, jepang memang berbeda dengan negara - negara maju lainnya. Bangsa Jepang sangat sedikit menggunakan sumberdaya yang berasal dari hutang luar negeri terutama pada dekade awal pembangunan industri. Sementara Negara-negara eropa seperti Belgia, Perancis, bahkan Rusia justru menggantungkan pada foreign capital (hutang luar negeri) yang difasilitasi oleh “British Capital” dan “French Capital” pada era tahun 1800-an.
C.                Kesimpulan
Jepang dalam pembangunan ekonominya tidak tergantung pada pinjaman utang luar negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketergantungan terhadap negara atau badan yang memberikan pinjaman utang luar negeri tersebut. Sehingga Jepang dalam perkembangannya dapat mengembangkan model pembangunan ekonominya sendiri tanpa ketergantungan dengan negara lain. Jepang juga dalam pembangunan ekonominya sangat mengandalkan perdagangan luar negeri. Dengan dukungan SDM yang memiliki keahlian tinggi dan hasil produksi yang dapat bersaing di pasar dunia. Hal tersebut menyebabkan Jepang dapat bertarung dalam kancah perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor negara tersebut.
Kemudian Jepang mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dinilai positif untuk bersama-sama berjalan dalam modernisasi. Hal yang dianggap sebagai nilai-nilai tradisional dalam teori modernisasi klasik dan dapat menghambat modernisasi, ternyata hal tersebut tidak terjadi di Jepang. Malahan Jepang mampu berkembang dalam modernisasinya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dianggapnya dapat memberikan sesuatu yang positif dalam modernisasi Jepang.
Tidak hilangnya nilai tradisional yang dimiliki bangsa Jepang dalam proses pembangunan yang sedang dilaksanakannya, merupakan sebuah bukti bahwa Jepang merupakan suatu negara yang sejalan dengan teori modernisasi baru. Karena pada teori modernisasi baru, aspek yang berkaitan dengan tradisi tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan. Akan tetapi dipandang sebagai faktor positif yang tidak mempertentangkan dengan tajam antara nilai tradisional dan modern. Sehingga Jepang dapat dikatakan meruapakan suatu negara yang dapat membuktikan keberhasilan dari teori modernisasi baru.
Sumber Buku
Alvin Y. So, Suwarsono. (2000). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
Budiman, Arief. (2000). Teori Pembanguan Dunia Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kunio, Yoshihara. (1983). Perkembangan Ekonomi Jepang. Jakarta : Gramedia

Sumber Internet
_____.(2011). Pembangunan Bangsa Jepang Pasca Perang DuniaII. [Online].Tersedia:http://kampekique.wordpress.com/2011/08/08/pembangunan-bangsa-jepang-pasca-perang-dunia-ii/ (27 Desember 2011)

Analisis Pembahas: Rizal Hamzah Saragih (0705628)
Kondisi yang terjadi pada Jepang pasca PD II mengakibatkan negara tersebut tidak dapat terlepas dari yang disebut dengan modernisasi yang dilakukan Amerika Serikat. Jepang sebagai negara yang perekonomiannya hancur dikarenakan kekalahan perang dan menyerah kepada pihak sekutu, mau tidak mau harus mengikuti setiap kebijakan sekutu. Sekutu yang sangat berpengaruh saat pendudukannya di Jepang adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat pacsa PD II merupakan negara yang menjadi contoh pembangunan bagi negara dunia ketiga dengan teori modernisasinya. Salah satu Teori Modernisasi adalah Teori Modernisasi Klasik beranggapan bahwa untuk mencapai kondisi modern, seluruh nila-nilai tradisional harus diganti oleh seperangkat struktur yang modern. Karena itu, Huntington (1976) menganggap bahwa antara nilai-nilai tradisional dan modern adalah hal  yang saling bertentangan. Dalam arti,  jika modernisasi ingin dicapai, maka nilai-nilai tradsional harus dirombak total alias dilenyapkan. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir seluruh aspek perilaku sosial, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi dan sentralisasi pada satu tempat yang mengakibatkan terjadinya pengelompokan, sehingga modernisasi bercirikan keteraturan dan tidak dalam kondisi yang terpisah-pisah.
Namun yang menarik dari Jepang pasca PD II adalah negara tersebut walaupun melakukan modernisasi untuk pembangunan kembali negaranya yang hancur karena kekalahan PD II. Tetapi modernisasi yang mereka lakukan tidak menghilangkan atau melenyapkan nilai-nilai tradisional yang telah ada sebelumnya. Modernisasi yang mereka jalankan dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai tradisional yang telah ada di dalam kehidupan masyrakatnya. Sehingga saya sependapat dengan penyaji bahwa modernisasi yang Jepang lakukan pasca PD II adalah sejalan dengan Teori Modernisasi Baru dimana nilai-nilai tradisional yang telah ada tidak dihilangkan tetapi menjadi faktor positif untuk pembangunan ekonomi Jepang pasca PD II. Jepang yang sampai saat ini merupakan negara maju merupakan bukti dari keberhasilan Teori Modernsiasi Baru dalam menempatkan nilai-nilai tradisonal sabagai faktor positif pendukung modernisasi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar