Perkembangan Sosio-Ekonomi Etnis Cina pada Masa Orde Baru

Orang Cina datang beremigrasi ke Indonesia, khususnya, dan di Asia Tenggara pada umumnya, datang merantau dengan tujuan untuk mencari nasib peruntungan yang baik. Hal ini dilakukan orang Cina, oleh karena didorong oleh keadaan aspek ekonomi, terutama oleh karena kehidupan yang serba seret akibat dari padatnya penduduk, sehingga sedikit memberikan kemungkinanaa bagi usaha mata pencahariannya.

                Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan etnis Cina merupakan masalah yang krusial dalam tatanan pemerintahan Soeharto. Masalah tersebut begitu kompleks bukan saja mengenai identitas kebangsaannya, tetapi juga masalah politik, ekonomi dan kebudayaannya yang berkembang di Indonesia. Citra Etnis Cina akhirnya dinilai memiliki pandangan yang negatif dikalangan pemerintahan Soeharto yang terlihat dalam kebijakan-kebijakannya.

                Masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru terlihat berbagai kebijakan yang mengatur sendi-sendi kehidupan Etnis Cina di Indonesia. Terlihat dari pemerintahan Orde Lama adanya Peraturan Presiden (PP) 10/1959 dengan kebijakan yang mengatur etnis Cina di Indonesia dan pada pemerintahan Orde Baru dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 14/1967, yaitu pemerintah telah memberikan garis-garis kebijaksanaannya mengenai “Masalah Cina” . Indonesia hanya mengenal Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Dalam buku “Dilema Minoritas Tionghoa” karya Leo Suryadinata dijelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1954 dan baru mendapat persetujuan kabinet pada Juli 1958 yang kemudiaan diberlakukan secara utuh pada tahun 1960. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai warga negara asing. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial-ekonomi orang-orang Tionghoa.Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial-ekonomi dengan dikeluarkannya PP No.10 pada bulan Mei 1959 yang secara substansinya melarang orang-orang asing untuk melakukan perdagangan di daerah-daerah pedesaan serta pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1960 mengakibatkan semakin memburuknya perekonomian Indonesia. Selain itu dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah mendapat tekanan-tekanan politik dan intervensi langsung dari pihak pemerintah RRT. (Leo Suryadinata:1984).

                Sewaktu Orde Baru berjaya, sejak itu pula etnis Cina banyak mengalami diskriminasi. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur eksistensi etnis Cina di Indonesia, antara lain:

1.       Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

2.       Surat Edara Presidium Kabinet RI No. SE 36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Cina.

3.       Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Etnis Cina.

4.       Instruksi Presiden No. 15/1967 tentang Pembentukan Staff khusus urusan Cina.

5.       Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng.

6.       Keputusan Kepala Bakin No.031/1973 tentang badan Koordinasi Masalah Cina.

7.       SK Menteri Perdagangan dan Kooperasi No.286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran terbitan dalam bahsa dan aksara Cina.

8.       Surat Edaran Bank Indonesia No.SE 6/37/UPK1973 tentang Kredit Investasi untuk Golongan Pengusaha Kecil.

9.       Surat Edaran Menteri Penerangan No.02/SE/Dit tentang Larangan Penerbitan Dan Percetakan Tulisan/ Iklan Beraksara Dan Berbahasa Cina (Lopulalan dan Benjamin Tukan,2000:29).

Kebijakan asimilasi ditunjukkan untuk mengasimilasi dan menyerap Etnis Cina ke dalam Penduduk Indonesia. Kebijakan asimilasi ini meliputi penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama-nama orang Etnis Cina di Indonesia, dalam hal pendidikan mengenai anak-anak Etnis Cina yang berkewarganegaraan Indonesia untuk masuk sekolah Indonesia, partisipasi politik dengan mengasimilasi organisasi-organisasi yang terbentuk pada zaman Soekarno.

Dalam bidang ekonomi, Soeharto memberikan kesempatan kepada keturunan Tionghoa untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia untuk memberikan legitimasi kekuasaannya. Dengan begitu ia membuka pintu Indonesia serta menerapkan politik pro-bisnis dan politik asimilasi total serta menghapus budaya Tionghoa menjadi Etnis Cina, sehingga Etnis Cina dapat menikmati kebebasan ekonomi dan pembatasan berpolitik. Kebijakan yang diterapkan pada zaman Orde Baru masih tetap menghadapi diskriminasi.

Soeharto memberikan perlakuan diskriminatif dan mengisolasikan golongan etnis Cina. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan Soeharto melanjutkan pembaurannya dan memunculkan konsep SARA (Suku,Agam,Ras dan Antargolongan) yang ditujukkan kepada media agar tidak memberitakan hal-hal yang menyangkut dengan konsep tersebut. Dalam kenyataannya, proses pembauran yang diimplementasikan pemerintah tidak menunjukkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan etnis Cina. Malahan yang terjadi sebaliknya, selama Orde Brau telah tejadi suatu gejala antara etnis Cina dan masyarakat terjadi sentimen kekerasan yang terjadi pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi sekitar bulan Mei 1998. (Tan,2008:206).

Selain itu menurut Leo, Kebijakan ekonomi Etnis Tionghoa di Indonesia secara ekonomi kuat, walaupun berlebihan untuk mengatakan mereka menguasai ekonomi Indonesia. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan politik pemerintah mempribumikan segalanya dalam sektor ekonomi dengan tujuan untuk membantu pengusaha pribumi. Peraturan dikeluarkan pada tahun 1974 yang mengharuskan investasi asing di Indonesia dikelola dalam bentuk usaha patungan, mitra Indonesia harus pribumi. Peraturan yang mencerminkan prinsip pribumi ini adalah Keppres No. 14A. Keppres ini menetapkan bahwa departemen dan lembaga-lembaga pemerintah memberikan prioritas kepada para pengusaha dan kontraktor kelompok ekonomi lemah (yaitu pribumi Indonesia) untuk membeli barang-barang dan mengadakan kontrak. 

Di bidang sosial, pemerintah ingin membentuk sebuah masyarakat multietnis menjadi sebuah bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Motto Bhineka Tunggal Ika (Persatuan dalam perbedaan) mengakui berbagai kelompok etnis di Indonesia. Motto tersebut berlaku terhadap minoritas pribumi regional ini tetapi tidak berlaku terhadap etnis Tionghoa. Tujuan kebijakan Indonesia ini adalah menyerap Etnis Tionghoa ke dalam kelompok pribumi.

Era Soeharto muncul istilah masalah Cina yang melibatkan orang Tionghoa bekerja sebagai pegawai dengan pemberian gaji yang tinggi. Hal ini memberikan stigma yang negatif, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam surat keputusan surat edaran presidium kabinet ampera RI No Se-06/pre.kab/6/1967 diputuskan untuk melarang menggunakan kata Tionghoa dan diganti dengan Cina.

Tahun 1960 kebijakan mengenai bahasa dan kebudayaan menjadi kebijakan pemerintah untuk menghalangi bahasa Cina. Pemerintah menginstruksikan untuk menggunakan bahasa Indonesia terhadap nama-nama totok mereka. Tahun 1960 baru pemerintah melarang semua surat kabar berbahsa Cina terkecuali Yindunixia Ribao yang disponsori oleh militer.

Kebijakan yang bersifat asimilasi adalah peraturan perubahan nama yang dikeluarkan oleh Soekarno tahun 1961 tetapi tidak dilaksanakan akrena begitu rumitnya. Namun setelah Soeharto berkuasa pada tahun 1966, Soeharto memberlakukan peraturan perubahan nama bukanlah keharusan, tekanan politik dan sosial dilakukan terhadap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk menggunakan nama yang terdengar seperti nama Indonesia, banyak WNI yang mengubah nama mereka.

Kebijakan dalam bidang kebudayaan tidak berhasil dilaksanakan, karena orang-orang etnis Tionghoa masih melestarikan budaya leluhurnya. Dari semua kebijakan asimilasi yang paling berhasil dalam bidang pendidikan. Orang Tionghoa yang berkewarganegaarn Indonesia diharuskan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Indonesia. Banyak sekolah Cina yang dirubah menjadi sekolah Indonesia. Sebagian besar anak-anak dari peranakan Tionghoa mengenyam pendidikan di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan membatasi jumlah etnis Tionghoa yang berkuliah di Universitas-Universitas Negeri. Pemerintah hanya mengijinkan 10% orang-orang Tionghoa Indonesia untuk masuk Universitas negeri.

Created By: Shendy A (Pend. Sejarah  UPI)