SOSBANG

Taufik Karim Lubis

1001355

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI ERA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dekrit Presiden 5 Juli 1959  yang dikeluarkan Sukarno telah menandai awal kebijakan baru bagi langkah politk dan ekonomi di Indonesia, dekrit ini juga telah mengakhiri Demokrasi liberal. Seorang pemimpin  dikatakan dapat memajukan negaranya  jika dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat membangun perekonomian bangsanya. Sukarno mencangkan konsep sosialisme sebagai azas pembangunan Indonesia, Begitu juga di masa demokrasi terpimpin ini , konsep sosialis Indonesia yang dikumandangkan Soekarno merupakan orientasi dalam strategi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Konsep Demokrasi Terpimpin dari Soeakrno ini menginginkan masyarakat yang adil dan makmur yang memajukan perekonomian bangsa dengan kekuatan rakyat tanpa ada campur tangan bangsa asing.

Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 agustus 1959, Sukarno menguraikan ideology demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan social, serta perlengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal tahun 1960, kaidah yang samar-samar ini menjadi semakin rumit karena ditambahkannya kata USDEK yang berarti Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Dalam masa demokrasi terpimpin ini ada beberapa kebijakan Sukarno dalam membangun perekonomian Indonesia, di antaranya ialah, pertama, pada tanggal 24 Desember 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963, yang berisi pengintegrasian Dewan Perancang Nasional ke dalam kabinet kerja dan dibentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Penetapan presiden ini menyebutkan bahwa dalam melanjutkan Revolusi Nasional Indonesia untuk mewujudkan cita – cita membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila  (Mustopadidjaja,2012:84).

Adapun tugas BAPPENAS menurut Penpres dalam Mustopadidjaja (2012:84), tersebut adalah :

1.      Menyusun rencanan pembangunan nasional jangka panjang, termasuk rencanan pembangunan daerah dan pembangunan masyrakat desa

2.      Menyusun rencanan pembangunan tahunan

3.      Mengkoordinasi semua usaha persiapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan

4.      Menilai dan mengawasi pelaksanaan rencanan pembangunan

5.      Melakukan usaha – usaha penelitian dan penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan

6.       Menyempurnakan pola Perencanaan Semesta Berencana pertama

Kedua, kegiatan ekonomi pada masa Demokrasi terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam oleh Presiden Soekarno Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963. Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (SBE). Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari Luar Negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.

Ketiga, Pada tanggal  25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu pendevaluasian mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 500,00 menjadi Rp 100,00 dan Rp 50,00. Mata uang pecahan Rp 100,00 ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan dilakukan Devaluasi yaitu guna membendung inflasi yang tetap tinggi, dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Devaluasi juga dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Namun secara keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno belum dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia karena pemerintah tidak bias hanya focus pada permasalahan ekonomi saja, Perang Dingin yang terjadi di dunia antara U.S.A dan Uni Soviet berdampak pada gejolak politik di Indonesia yang memang didominasi berbagai golongan yang dominan dan berbagai kebijakan yang dilakukan bahkan tidak berpengaruh dalam perbaikan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Sumber:

Ricklefs,M.C. (2007). Sejarah Indonesia Modern  1200-1008. Jakarta: Serambi

Wahyuni, Sampir. (2014). Kebijakan Ekonomi Sukarno Tahun 1959-1965. Skripsi Sejarah Tidak Diterbitkan. Palembang: Jurusan Sejarah Universitas Sriwijaya