sosbang

Pertumbuhan Perekonomian Jerman Paska Jerman Bersatu

Nama  : Neni Nadia F

Nim     : 1105546

Sebagai negara yang kalah dalam perang dunia, situasi dalam negeri jerman mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat, situasi ekonomi yang sangat labil, insflasi melonjak, dimana-mana penganguran bertambah banyak. Sementara itu, selain tidak bisa mengatasi masalah ekonomi, pemerintah juga tidak mampu membayar utang ganti rugi perang kepada pihak sekutu.

Ketidak mampuan pemerintah Jerman mengatasi krisis ekonomi mengakibatkan rakyat tidak lagi mempercayai pemerintah sehingga mendorong timbulnya partai-partai baru yang bersifat lebih keras seperti partai Spartacis (komunis), partai sosial Demokrat dan Partai Nasional sosialis. Partai terakhir disebut National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei atau NAZI yang dipimpin oleh adolf Hitler. Kesengsaraan rakyat menurut Hitler diakibatkan karena kalah perang. Orang komunis dan yahudi disebut sebagai pengacau ekonomi Jerman.  Dalam bukunya, Mein Kampf (Perjuanganku), Hitler menyatakan bahwa dunia akan baik jika dipimpin oleh orang-orang Jerman sebab orang Jerman ditakdirkan untuk menguasai negara-negara lain. Hitler bercita-cita melaksanakan pemerintahan yang lebensraum (memperluas ruang hidup). (Djaja, Wahyudi: 193).

Mengenai pendapat Hitler yaitu dunia akan baik jika dipimpin oleh orang Jerman yang merupakan pendapat bangsa Eropa dimana bangsa Eropa beranggapan bahwa mereka adalah Bangsa yang terkuat dan bangsa yang lainnya adalah dibawah mereka. Maka dilihat dari pendapat tersebut mereka termasuk sebagai kaum Fasis, dimana kaum fasis ini sangat mengutamakan dan mengagungkan perang dan disiplin militer. Selain itu negara fasis mengembangkan perasaan nasionalisme yang sangat berlebihan (ultranasionalisme dan chauvinisme) disertai dengan semangat heroisme di kalangan masyarakat luas. Oleh sebab itu negara-negara fasis sangat agresif. Hal ini merupakan salah satu penyebab pecahnya Perang Dunia II.

Pada peristiwa Perang Dunia II Jerman kalah oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Soviet dengan mengalahkan kekuasaan NAZI. Pada kekalahannya itu dibuat sebuah perjanjian yang bernama perjanjian Yalta dan Potsdam. Dimana isi perjanjian itu membagi dua wilayah Jerman, yaitu Jerman di Timur oleh Uni Soviet sedangkan Jerman Barat oleh As, Inggris dan Prancis. Keempat negara itu masing-masing menangani Jerman dan Berlin. Karena posisi timur dan barat yang berseberangan, pada 1949 Uni Soviet memberi dukungannya untuk membentuk sosialis Jerman Timur. Sementara AS, Inggris, Prancis, mengendalikan wilayah Jerman Barat dan menerapkan sistem demokrasi.

Dalam hal ini Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Jerman Barat paska Perang Dunia II melalui program “Marshal Plan”. Bantuan rekonstruksi pembangunan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, diharapkan agar Jerman Barat kelak dapat melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat, baik dari segi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Begitu juga dengan Uni Soviet yang memberikan bantuan pada Jerman Timur. Namun dalam hal ini terjadi ketimpangan antara pembangunan ekonomi antara Jerman Barat yang menganut ideologi kapitalis-liberal sedangkan Jerman Timur yang menganut komunisme. Jerman barat yang lebih baju dan berkembang ketimbang Jerman Timur. Sehingga pada tahun 1955 sekutu melepaskan negara Jerman Barat yang dianggap sudah mampu berdiri sendiri ini. Akbitanya tercatat pada tahun 1949-1961 sekitar 120.000 orang penduduk Jerman Timur berusaha menyebrangi perbatasan dan masuk ke wilayah Jerman Barat. Pemerintah Jerman Timur akhirnya mendirikan tembok yang memanjang mengelilingi kota Berlin Barat sepanjang 160 km dan kemudian tembok tersebut diberi nama tembok Berlin.  Setelah 40 tahun terpecah, tak terhitung banyaknya keluarga  yang terpisah akibat pembagian wilayah tersebut, dan pada saat itu, perekonomian Jerman Timur sudah di ambang kehancuran, dan sulit untuk bertahan.

Setelah tembok Berlin hancur maka rakyat menganggap robohnya Tembok Berlin sebagai lambang hilangnya batas antara Jerman Timur dan Barat. Maka kedua wilayah terebut bersatu kembali dan untuk memulihkan ekonomi negara Jerman. Cara pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Jerman yang baru bersatu adalah “Perjanjian Mata Uang, Ekonomi, dan Kesejahteraan Setelah Reunifikasi” yang ditanda tangani oleh kedua pemerintahan pada 18 Mei 1990, yang intinya adalah menggantikan mata uang Mark Jerman Timur dengan Mark Jerman Barat, mengembalikan perekonomian Jerman Timur ke dalam jalur perekonomian Jerman Barat, dan mulai berlaku pada 1 Juli 1990.

Laporan Departeman Dalam Negeri Jerman dalam peringatan 20 tahun Jerman bersatu pada tahun 2010 menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian ekonomi dan pembangunan pada wilayah bekas Jerman Timur “Sejak 1990 sampai dengan sekarang telah tercapai banyak hasil menggembirakan yang sulit dipercaya.” Ia melimpahkan jasa ini pada rakyat, yang telah menorehkan catatan sejarah reformasi yang belum pernah ada ini dengan keyakinan dan tekad di hati. “Selama 20 tahun terakhir, adalah prestasi dan hasil sejarah yang tercipta berkat seluruh rakyat Jerman”.

Laporan reunifikasi menyebutkan, rata-rata GNP warga bekas Jerman Timur yang hanya 9.751 euro pada 1991, telah meningkat menjadi 19.500 euro pada 2009, atau mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara indeks bersama Jerman Barat pada 1991 sebesar 24.872 euro, sampai 2009 meningkat menjadi 27.929 euro, atau meningkat sebesar 12%. (Rata – rata GNP China pada 2009 hanya 3.711 dolar AS, atau sekitar 2.855 euro). Jika dibandingkan antara periode yang sama, pada 1991 rata-rata GNP warga Jerman Timur hanya 2/5 dari GNP Jerman Barat, sementara pada 2009 sudah mencapai lebih dari 2/3 dari GNP warga Jerman Barat.

Bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur sangat dirasakan sebagai sebuah hadiah bagi kehidupan masyarakat Jerman Timur karena dapat terlepas dari sistem pemerintahan yang sosialis pada saat itu, dan memulai kehidupan yang demokrasi bersama – sama dengan Jerman Barat. Kehidupan masyarakat Jerman Timur dalam bidang perekonomian mengalami peningkatan tidak seperti pada saat Jerman Timur terpisah dari Jerman Barat.

Dalam era globalisasi, Globalisasi telah mengubah wajah perekonomian Jerman. Seiring bergulirnya globalisasi, Perusahaan-perusahaan Jerman yang didukung oleh pemerintah Schröder, menata kembali kebijakan ekonominya. Dengan politik pengaturan upah dan waktu kerja yang lebih fleksibel diharapkan Jerman siap bersaing di bursa saham internasional. Tak hanya itu, wajah-wajah internasional mewarnai wajah anggota dewan direksi beberapa perusahaan Jerman.

Dilihat dari perkembangan perekonomian Jerman dapat dikaitkan dengan teori Depedensi baru kenapa demikian karena suatu negara berkembang tergantu pada negara satelit (negara maju), karena pertumbuhan perekonomian yang di alami pasca Jerman bersatu sangat tergantung para Ekspor luar negeri. Menurut Teori Dependensi baru negara Dunia Ketiga tidak lagi hanya semata bergantung pada asing, tetapi sebagai aktor yang aktif yang secara cerdik berusaha untuk bekerja sama dengan modal domestik dan modal internasional. Konsep ini dapat menjelaskan sekalipun dalam era globalisasi wajah lain dari kapitalisme internasional telah melakukan penetrasi kultural ke segala mata angin dunia, maka seharusnya ekspresi kebudayaan dunia akan bermuka tunggal dalam satu kontrol. [Dikutip: https://sambelalab.wordpress.com/2010/11/10/pertumbuhan-ekonomi-jerman-paska-jerman-bersatu-2/]. Jerman juga tidak hanya tergantung kepada negara sentral tetapi Jerman juga mampu membangun pertumbuhan ekonominya sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dinegaranya.

Sumber:

Djaja, Wahyudi. 2012. Sejarah Eropa. Yogyakarta: Ombak

Soeratman, Darsiti. 1964. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Ombak

Firdaus, Rahmat. 2013. Perekonomian Jerman Pasca Perang Dunia II. Tersedia: [online]. http://sukmazaman.blogspot.co.id/2013/01/perekonomian-jerman-pasca-perang-dunia.html

Nuraeni, Cahya. 2011. Pertumbuhan Ekonomi Jerman pasca Jerman Bersatu. Tersedia; [online]. https://sambelalab.wordpress.com/2010/11/10/pertumbuhan-ekonomi-jerman-paska-jerman-bersatu-2/

PEKEMBANGAN EKONOMI JERMAN

Tri wulansari

1005891

Pada tahun 1920 pasca perang dunia I Jerman dilanda kesulitan ekonomi dan struktur kenegaraannya yang tidak stabil, saat itu Jerman bukanlah negara kekaisaran melainkan negara Republik. Pada masa transisi ini Jerman mengalami inflasi yang dasyat dan menjadi pengalaman sejarah tak terlupakan.

Jerman adalah negara yang perekonomiannya stabil, namun karena ambisinya menjadi penguasa dan terjun kedalam peperangan, keuangan Jerman menjadi terguncang, oleh karena perang itu didanai dari pinjaman. Pada awalnya Jerman dapat memenangkan perang sehingga segala utangnya akan dibiayai negara yang kalah, akan tetapi hasilnya justeru sebaliknya, alhasil Jerman harus membayar pinjaman dana perang tersebut, dan ditambah lagi Jerman harus mengikuti keinginan negara pemenang untuk membenahi pemerintahannya menjadi negara demokratik, serta harus membayar semua kerusakan yang amat berat akibat peperangan.

Pada pertengahan 1920-an ekonomi Jerman pulih dan inflasi mulai berkurang. Pemerintahan Weimar yang berkuasa berhasil menyelesaikan masalah pergantian kerugian perang dengan meminjam uang dari Amerika Serikat Pemerintahan Weimar mulai membayar utangnya 1/3 dari ahsil besi, batu bara, dan komoditas lainnya, serta kenaikan tarif pajak. Akan tetapi pemerintahan Weimar menolak pembayaran sisanya, sehingga Perancis dan Belgia menduduki Ruhr sebagai jantung industri Jerman. Kondisi ini mengakibatkan ekonomi Jerman makin terpuruk. Jerman akhirnya menyerah dan menyetujui ke perjanjian awal, akibatnya timbul money creation mata uang Mark yang menjadikan nilainya jatuh, dan harga-harga mulai naik tak terkendali, maka hiper inflasi tak terelakkan lagi.

Selain itu, ada sejumlah rakyat Jerman yang tidak setuju dan menyebut peristiwa ini sebagai "kemerosotan Weimar." Mereka bergabung dengan kelompok nonpolitik seperti Wandervogel yang menyerukan untuk kembali ke cara hidup lama yang lebih sederhana. Nazi memanfaatkannya dan ikut mensosialisasikan gerakan untuk kembali ke nilai lama ini

Pada waktu itu sepotong roti yang sewajarnya berharga 160 Mark berubah menjadi 1.500.000 Mark. Kehidupan di Jerman makin remuk redam dan berdampak pada sosial politik Jerman. Pada tahun 1923 partai NAZI melakukan kudeta, kemudian utang pinjaman dihapuskan sehingga penyandang dananya jadi gigit jari. Pada tahun ini tak ada lagi uang pensiun, bagi pensiunan. Pada musim gugur 1923 kehancuran Jerman semakin lengkap karena nilai mata uangnya tak bernilai lagi.

Pada tahun 1930-an, Jermah jatuh bangkrut. Harga produk pertanian dunia yang jatuh mengakibatkan kemiskinan, jatuhnya Wall Street mengakibatkan kemerosotan ekonomi di seluruh dunia, ditambah lagi dengan datangnya tagihan utang dari Amerika Serikat yang semakin menekan persediaan devisa Jerman. Tahun 1931 angka pengangguran di Jerman meningkat hingga 5 juta orang. Pengangguran hidup dengan susah payah di perkotaan ketika Jerman menjadi negara dengan perekonomian paling buruk di dunia. Keadaan semakin buruk ketika lima bank utama di Jerman hancur pada tahun 1931 menyebabkan lebih dari 20.000 perusahaan Jerman gulung tikar.

Tanpa diduga, dalam krisis ekonomi itu, suara untuk Nazi meningkat. orang-orang mulai tertarik dengan prinsip mereka: "Versailes adalah kejahatan dan Yahudi berada dibelakangnya. Marxisme harus dihancurkan dan Bangsa Jerman harus lahir kembali." Bahkan karena sedemikian bosannya dengan keadaan ekonomi, orang-orang pedesaan yang belum pernah mendengar tentang Hitler dan partainya ikut memilih Nazi. Seperti misalnya di kota terpencil di wilayah Prusia Timur, Neidenburg, terjadi peningkatan suara yang sangat drastis untuk Nazi. Pada tahun 1928, Nazi mendapat 2.3% suara di sini. Namun pada tahun 1930 dukungan yang mereka dapatkan melonjak ke angka 25.8%; padahal Hitler tak pernah berkunjung ke sana dan tak ada perwakilan partai Nazi di kota itu. Tapi bukan hanya Nazi yang mulai naik daun, komunis juga mulai mendapat dukungan sehingga demokrasi yang baru lahir di Jerman mulai terancam karena para pemilih terdorong ke titik ekstrem; antara Nazi dan Komunis. Pertikaian mulai terjadi, Nazi dan Pasukan Badainya (SA) dengan Komunis.

Pada pertengahan tahun 1931-an, Jerman kembali bangkit di bawah kepemimpinan Hitler. Saat itu, Nazi dengan menteri ekonominya, Hjalmar Horace Greeley Schacht, berhasil menghapus pengangguran di Jerman dengan menciptakan berbagai proyek yang menyerap banyak tenaga kerja seperti proyek pembangunan Autobahn dan proyek persenjataan-kembali militer Jerman. Nazi juga menambah anggaran militer pada tahun pertama kekuasaan mereka sampai-sampai militer tidak mampu menghabiskan seluruh biaya yang dianggarkan. Proyek-proyek tersebut membawa Jerman ke dalam keadaan tenaga kerja penuh. Rakyat mendapat pekerjaan dan penghasilan sehingga mereka dapat membeli makanan. Persenjataan-kembali juga menghapus rasa malu rakyat Jerman karena telah menyerah di Perang Dunia I.

Pada tahun 1935, Inggris, yang ketika itu merasa bersalah karena telah memaksakan Perjanjian Versailes yang memberatkan rakyat Jerman, membuat perjanjian baru dengan Hitler. Dalam perjanjian itu, Hitler diperbolehkan membangun angkatan lautnya melebihi batas yang diizinkan dalam Perjanjian Versailes. Hitler yang ingin memantapkan hubungannya dengan Inggris kemudian mengirim Joachim von Ribbentrop pada musim panas tahun 1936 untuk mengupayakan terciptanya aliansi antara Inggris dengan Jerman. Sayangnya, Joachim von Ribbentrop gagal membuat kesepakatan di Inggris; bukan karena Inggris tidak mau beraliansi dengan Jerman, melainkan karena orang Inggris menganggap Nazi mengirimkan orang yang terlalu sombong. Ribbentrop membuat kesalahan fatal dengan memberikan salut Nazi (dengan mengangkat tangan kanan) kepada Raja Inggris George VI.

Pada tahun 1936, rakyat Jerman menganggap negara mereka telah berubah menjadi negara yang lebih baik di tangan Hitler setelah ia memerintahkan pasukan Jerman untuk memasuki kembali wilayah Jerman yang sempat lepas akibat perjanjian Versailes, Rheinland. Selain Rhineland, Hitler juga memerintahkan pasukannya untuk memasuki wilayah dengan penduduk berbahasa jerman lainnya, Austria, pada tanggal 15 Maret 1938. Di kedua wilayah itu, pasukan Jerman disambut hangat dan meriah. Lebih jauh lagi, rakyat Jerman melihat tindakan pengambilan-kembali Rhineland dan Austria itu sebagai salah satu isyarat bahwa negara mereka mulai mendapatkan kembali kekuatan dan harga dirinya. Sepulangnya ke Jerman, Hitler disambut gegap gempita sebagai seorang pahlawan bangsa Jerman.

Bila dilihat dari teori dependesi modern, yang menyatakan bahwa suatu Negara berkembang yang tergantung dari berbagai segi pada Negara satelit (Negara maju), namun dalam teori ini tidak sepenuhnya memiliki ketergantungan pada negara satelit. Seperti halnya pasca Perang Dunia II, tergantung pada Negara pemenang perang dalam hal rekontruksi pembangunan pasca perang dengan masing-masing sistem kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh kedua Negara pemenang perang tersebut.

Sumber :

George Ritzer & Douglas J. Goodman (2010). Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana.

Firdaus, Rahmat. 2013. Perekonomian Jerman Pasca Perang Dunia II. Tersedia: [online]

  http://prillia.wordpress.com/2007/05/24/keajaiban-ekonomi-jerman-barat/ Diunduh, pada : minggu, tanggal 1 November 2015

 http://id.wikipedia.org/wiki/Jerm an#Demografi/ Diunduh, pada :minggu, tanggal 1 November 2015  

  http://ryoma-seigaku.blogspot.com/2011/05dampak-perang-dunia-ii.html Diunduh, Pada senin tanggal 2 November 2015 

   https://logammulia.wordpress.com/2008/11/11/sejarah-hiper-inflasi-di-jerman/ Diunduh pada : senin 2 November 2015

SOSBANG

Taufik Karim Lubis

1001355

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI ERA DEMOKRASI TERPIMPIN

Dekrit Presiden 5 Juli 1959  yang dikeluarkan Sukarno telah menandai awal kebijakan baru bagi langkah politk dan ekonomi di Indonesia, dekrit ini juga telah mengakhiri Demokrasi liberal. Seorang pemimpin  dikatakan dapat memajukan negaranya  jika dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat membangun perekonomian bangsanya. Sukarno mencangkan konsep sosialisme sebagai azas pembangunan Indonesia, Begitu juga di masa demokrasi terpimpin ini , konsep sosialis Indonesia yang dikumandangkan Soekarno merupakan orientasi dalam strategi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Konsep Demokrasi Terpimpin dari Soeakrno ini menginginkan masyarakat yang adil dan makmur yang memajukan perekonomian bangsa dengan kekuatan rakyat tanpa ada campur tangan bangsa asing.

Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 agustus 1959, Sukarno menguraikan ideology demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan social, serta perlengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal tahun 1960, kaidah yang samar-samar ini menjadi semakin rumit karena ditambahkannya kata USDEK yang berarti Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Dalam masa demokrasi terpimpin ini ada beberapa kebijakan Sukarno dalam membangun perekonomian Indonesia, di antaranya ialah, pertama, pada tanggal 24 Desember 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963, yang berisi pengintegrasian Dewan Perancang Nasional ke dalam kabinet kerja dan dibentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Penetapan presiden ini menyebutkan bahwa dalam melanjutkan Revolusi Nasional Indonesia untuk mewujudkan cita – cita membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila  (Mustopadidjaja,2012:84).

Adapun tugas BAPPENAS menurut Penpres dalam Mustopadidjaja (2012:84), tersebut adalah :

1.      Menyusun rencanan pembangunan nasional jangka panjang, termasuk rencanan pembangunan daerah dan pembangunan masyrakat desa

2.      Menyusun rencanan pembangunan tahunan

3.      Mengkoordinasi semua usaha persiapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan

4.      Menilai dan mengawasi pelaksanaan rencanan pembangunan

5.      Melakukan usaha – usaha penelitian dan penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan

6.       Menyempurnakan pola Perencanaan Semesta Berencana pertama

Kedua, kegiatan ekonomi pada masa Demokrasi terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam oleh Presiden Soekarno Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963. Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (SBE). Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari Luar Negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Strategi adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.

Ketiga, Pada tanggal  25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu pendevaluasian mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 500,00 menjadi Rp 100,00 dan Rp 50,00. Mata uang pecahan Rp 100,00 ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan dilakukan Devaluasi yaitu guna membendung inflasi yang tetap tinggi, dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Devaluasi juga dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Namun secara keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno belum dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia karena pemerintah tidak bias hanya focus pada permasalahan ekonomi saja, Perang Dingin yang terjadi di dunia antara U.S.A dan Uni Soviet berdampak pada gejolak politik di Indonesia yang memang didominasi berbagai golongan yang dominan dan berbagai kebijakan yang dilakukan bahkan tidak berpengaruh dalam perbaikan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Sumber:

Ricklefs,M.C. (2007). Sejarah Indonesia Modern  1200-1008. Jakarta: Serambi

Wahyuni, Sampir. (2014). Kebijakan Ekonomi Sukarno Tahun 1959-1965. Skripsi Sejarah Tidak Diterbitkan. Palembang: Jurusan Sejarah Universitas Sriwijaya

Keberhasilan Pembangunan Malaysia Tahun 2010 Dikaitkan Dengan

 Tanggapan Cardoso Dalam Teori Dependensi Baru

Oleh

                Euis Megiawati (1202817)

 

Malaysia adalah salah satu Negara di Asia Tenggara yang pernah diduduki oleh Inggris dan kemudian merdeka pada tahun 1957. Kebijakan politik Malaysia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir dinilai cenderung otoriter (Cipto, 2007). Kemerdekaan Malaysia adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Britania Raya atau Inggris. Politik dan ekonomi Malaysia selalu dibawah pengawasan kekuasaan Inggris. Setelah Malaysia terbebas dari imperialisme bangsa barat dalam hal ini Inggris, ternyata Inggris tidak membiarkan Malaysia bebas begitu saja. Tanpa kita sadarai Inggris menerapkan neo-imperialisme di Malaysia.

 Neo-imperialisme  dapat terjadi pada bekas-bekas tanah jajahan yang masih bergantung pada bekas negara penjajahnya, neo-imperialisme juga berlaku pada negara yang bergantung pada negara lain. Hal ini, dapat terlihat pada  Negara Malaysia yang sampai sekarang masih bergantung dan tidak bisa lepas dari Negara-negara bekas penjajahnya khususnya Inggris.Namun, Malaysia yang kita tahu sangat bergantung pada Inggris (jika dalam teori system ekonomi dunia dikatakan sebagai Negara pusat karena dijadikan Negara untuk bergantungnya Negara-negara pinggiran, Negara-negara pinggiran dalam hal ini adalah Negara-negara di dunia ketiga salah satunya yaitu Malaysia)  ternyata Malaysia yang merupakan Negara berkembang sekarang sudah mampu melebarkan sayapnya baik dalam hal politik maupun ekonomi. Karena hal itu Malaysia dapat menjadi Negara yang bisa membangun ekonominya secara mandiri walaupun masih bergantung pada Inggrias. Bahkan pada tahun 2001 sampai dengan 2010, Malaysia dapat mencapai pembangunan Negara yang cukup memuaskan.

Diparuh waktu ini, Malaysia menjadi salah satu Negara perdagangan utama dunia dan berada diperingkat ke-21 dunia sebagai Negara pengekspor ditahun 2010. Bahkan, berdasarkan laporan Deutsche Bank mengenai potensi pertumbuhan 34 negara yang maju dan sedang membangun, Malaysia dinyatakan sebagai Negara kedua yang pantas membangun setelah India, dan mengatasi China dalam kurun tahun 2006 hingga 2020 nanti. Tidak itu saja, berdasarkan laporan AT Kearney, Malaysia berada diantara 15 negara utama untuk tujuan imvestasi, dan berada pada tangga ketiga dunia sebagai lokasi “outsourching”. Bahkan laporan AT Kearney bersama majalah Foreign Policy mendudukkan Malaysia sebagai satu-satunya negara dari Benua Asia yang termasuk dalam 20 negara yang paling global. Tak hanya itu, situs bisnis Forbes pada 19 Juli 2010 kemarin, mendudukkan Malaysia di urutan ke-4 di antara 13 negara di Asia yang memiliki potensi dan peringkat bisnis tertinggi. Penilaian terhadap ke-13 negara tersebut berdasarkan peringkat yang dimiliki oleh World Economic Forum, Fraser Institute, World Bank dan Milken Institute. Dalam hal ini, penilaian dari World Economic Forum didasarkan pada penghitungan peringkat daya saing ke-13 negara tersebut, Fraser Institute menyatakan tingkat kebebasan dalam melakukan bisnis, Milken Institute ialah indeks akses para pemodal dan World Bank menyatakan keamanan dalam melakukan suatu bisnis.

Menurut Forbes tersebut, Kuala Lumpur, sebagai ibukota negara Malaysia yang merupakan tujuan bisnis dan pariwisata, negara itu mampu membuktikan tingginya tingkat pemasukan investasi luar negeri (FDI) sebesar 18,4%. Bahkan tingkat daya saing bisnis yang dimiliki, Malaysia lebih unggul dibandingkan dengan Shanghai. Bagaimana dengan Indonesia? Negara kita ini tidak masuk dalam 13 negara yang berhasil di survey oleh Forbes. Kemajuan Malaysia tak terlepas dari program atau langkah yang diambil pada masa kekuasaan Abdullah Ahmad Badawi. Beberapa langkah tindakan yang dilakukan Ahmad Badawi tersebut ditujukan untuk menyelamatkan perekonomian bangsa, agar tidak terpuruk di tengah persaingan perdagangan antarbangsa dan harga minyak yang makin menggila waktu itu, sehingga sangat mempengaruhi perekonomian negara.

Langkah-langkah itu meliputi, pertama, melakukan penghematan dan memperketat pengeluaran negara. Segala pengeluaran atau pembelanjaan negara harus dipantau dengan saksama agar negara tidak menghadapi defisit yang sangat besar, dan tidak menimbulkan beban bagi negara sebagai akibat dari besarnya belanja ketimbang devisa yang diterima. Untuk itu negara juga harus memiki tabungan bagi hari depan.Kedua, membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Hal ini diwujudkan dengan cara memberi perhatian berat terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi, serta memberi fokus kepada bidang-bidang yang mempunyai daya saing yang lebih kuat. Oleh karena itu, sumber daya manusia adalah elemen terpenting dalam ekonomi negara dan harus ditingkatkan nilainya, serta dibinaupaya. Untuk itu, program-program penelitian dan pembangunan, penguasaan sains dan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran, harus lebih digalakkan di kalangan warga masyarakat, agar warga mampu menghasilkan ciptaan baru, produk baru, pendapatan baru, dan kekayaan baru.Ketiga, memperkokoh asas dan fundamental ekonomi negara, serta menciptakan bidang-bidang pertumbuhan baru. Staretegi ini dapat dicapai melalui bioteknologi dan pertanian modern, karena sektor pertanian sangat dimungkinkan untuk mencapai hal itu. Selain sektor tersebut, bidang-bidang lain seperti pariwisata, pendidikan, kesehatan, keuangan Islam, dan pemasaran makanan halal merupakan potensibesar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sudah dibuktikan denganpertumbuhan dunia pariwisata Malaysia yang begitu mengesankan. Bahkan banyak orang-orang kita yang melancong, berobat, dan bersekolah di negeri jiran itu.Keempat, memperbaiki sistem informasi dan menghapus sistem birokrasi yang rumit terutama dalam bidang investasi agar menjadilebih baik dan cepat. Hal ini sangat berkaitan erat dengangood governancedangood government. Sistem birokrasi cenderung menyulitkan investor bahkan mendorong munculnya tindakan suap yang menyebabkan tingginya biaya investasi. Penghapusan dan pembasmian suap di berbagai sektor, baik sektor umum, pemerintahan, dan sektor swasta sangat mutlak diperlukan.Kelima, meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui perbaikan sarana dan prasarana rakyat sepertiperumahan, kesehatan, komunikasi dan informasi, pendidikan, kelistrikan, dan penyediaan air bersih, terutama di kawasan-kawasan yang masih tertinggal.Keenam, menghilangkan kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan antara daerah atauwilayah, perkotaan dan pedesaan, serta peningkatan pendapatan golongan miskin melalui peningkatan modal usaha dan budaya seperti keterampilan. Ketujuh, menciptakan stabilitas nasional yang mantap. Strategi ini dapat diwujudkan dengan cara membina kemanan, kestabilan, dan kemakmuran serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kestabilan inijuga dapat dicapai dengan melakukan rancangan program ekonomi dan program sosial yang memuat sikap adil bagi setiap warga yang berbeda suku bangsa. Di samping itu, iklim investasi harus mampu memberi keyakinan kepada para investor bahwa negara (Malaysia) merupakan tujuan investasi yang tepat. Selain langkah-langkah di atas, Badawi juga punyastrategi keislaman dan Agenda Melayu. (Kompasiana, 2015).

            Keberhasilan pembangunan Malaysia yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan teori dependensi baru dalam tanggapan Cardoso. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Cardoso menyebutnya sebagai metode historis structural, karena menggunakan analisis sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah ketergantungan digunakan Cardoso sebagai alat analisis untuk menjelaskan situasi konkrit di Dunia Ketiga. Berbeda dengan dependensi klasik yang menganggap keterbelakangan sebagai analisis yang selalu digunakan untuk menjelaskan semua keterbelakangan di Dunia Ketiga.

b. Cardoso member perhatian yang cukup terhadap faktor internal (nasional) di samping faktor eksternal (global). Dalam Dependensi klasik hanya fokus pada factor eksternal (bahwa semua keterbelakangan dan ketergantungan berasal dari luar/kolonoalis).Tesisnya, bahwa kekuatan eksternal akan mewujud menjadi kekuatan internal melalui perilaku sosial dan kelas sosial yang dominan yang akan memaksakan ketercapaian tujuan dan dominasi asing.

c. Cardoso melihat situasi ketergantungan sebagai proses yang memiliki berbagai kemungkinan akhir yang terbuka. Sementara, teori dependensi klasik menekankan kepastian ketergantungan struktural. Oleh karena itu, Cardoso masih melihat dengan jelas bahwa Negara Dunia Ketiga masih memiliki peluang untuk apa yang dia sebut sebagai situasi pembangunan yang bergantung (associated-dependen depelovment). Oleh karena itu, sekaligus untuk menjawab situasi yang terjadi di Korea Selatan dan Kanada, bahkan di negara-negara Asia lainnya yang kemudian mencapai pembangunan ekonominya dengan melepaskan diri dari ketergantungan yang dominan dari negara metropolis, seperti Cina, Hongkong, Malaysia,Taiwan dan yang paling mutakhir adalah Vietnam!

Tentang penggunaan modal asing, bagi negara-negara yang bergantung, menurut Cardoso bahwa dalam batas-batas tertentu, bersesuaian dengan kemakmuran negara-negara pinggiran. Dalam arti, perusahaan multinasional (investor asing) diasumsikan membantu proses pembangunan negara-negara pinggiran.Hal ini dilihat dari aspek bahwa perusahaan multi nasional lebih berorientasi kepada usaha produksi dan penjualan barang-barang produksi untuk kepentingan domestik. Kendati demikian, Cardoso tidak setuju terhadap tesis teori modernisasi, bahwa kondisi ini akan membawa Negara Dunia Ketiga pada proses kemandirian, karena ongkos sosialnya dan biaya pembangunan terlalu tinggi. Di samping itu, Cardoso mencoba mengaitkan antara dinamika politik di negara bergantung melalui penelitiannya di Brazilia. Menurutnya, terdapat 3 macam kekuatan politik : negara birokratis- teknokratis militer , perubahan multi nasional dan borjuis lokal.

 

 

 

Referensi

Cipto, Bambang. (2007). Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nasution, Abdi. (2105). Kenapa Malaysia Maju?. Kompasiana. [Online]. Tersedia di: http://m.kompasiana.com/abdinst/kenapa-malaysia-maju_55002144813311501afa71c0. [01 November 2015].

Mangandaralam, Syahduddin. (1987). Mengenal Dari Dekat Malaysia Negara Tetangga Kita Dalam ASEAN. Bandung: REMAJA KARYA.

Suwarsono dan Alfin. (2013). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta : LP3ES.

 

 

 

REVIEW

Oleh

Dea Ulviaturohmah (1205116)

 

Saya setuju dengan artikel di atas, terutama dalam penggunaan teori depedensi baru yang dihubungkan dengan keberhasilan pembangunan Malaysia tahun 2010. Tetapi didalam artikel saya tidak melihat peran Inggris dalam artikel tersebut. Padahal dalam teori dependensi baru peran dari Negara bekas penjajah harus terlihat menonjol, baru kita bisa melihat sejauh mana perkembangan negara yang dijajahnya.

Menurut saya, ketekaitan teori dependensi baru dengan perkembangan pembangunan di Malaysia harus dijelaskan lebih lanjutb lagi, karena jika hanya sejauh ini pembaca tidak akan mengerti secara jelas tentang maksud dari artikel ini. Selain itu, sumber yang penulis gunakan minim, sehingga tidak ada bahan untuk pembanding. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada penulis untuk mencari sumber yang lebih banyak lagi.

Pariwisata sebagai Motor Pendorong Perekonomian di Thailand

Pariwisata sebagai Motor Pendorong Perekonomian di Thailand

Oleh 

Elis Triyani (1200028)

Thailand merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang kini muncul sebagai Negara berkembang yang cukup merangkak naik perekonomiannya. Perekonomian ini ditunjang dengan pariwisata yang cukup pesat, baik itu dari segi pariwisata alam, budaya, dan juga medis menjadi daya tarik pariwisata Negara ini. Sektor pariwisata memberikan banyak kontribusi positif bagi Thailand, seperti pendapat devisa negara, pemerataan pembangunan, hingga perluasan lapangan pekerjaan.

Bila kita lihat dari sejarah berdirinya Negara ini, Thailand merupakan Negara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa padahal Negara lain di ASEAN merupakan Negara yang bekas jajahan Eropa. Pada abad ke 19 negara ini memiliki raja yang sifatnya terbuka dengan dunia luar, Thailand dijadikan Buffer State karena mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indocina, Perancis dan Kerajaan Inggris. Negara ini merupakan Negara yang pandai dalam berdiplomasi sehingga membuat mereka berada dalam keadaan yang aman dan tentram.

Pada masa sekarang Thailand dapat pula memanfaatkan kesempatan dari berbagai bidang. Sifat keterbukaan terhadap pengaruh lain pun membuat Thailand menjadi Negara yang berkembang. Keterbukaan ini ditunjukan dengan banyaknya warga Thailand yang bersekolah atau bekerja di luar Thailand. Bahkan dari segi Entertainment Thailand banyak menghasilkan artis yang banyak dikenal di seluruh dunia, seperti Nickhun 2PM, dan BamBam Got7. Keterbukaan ini memunculkan banyak kesempatan bagi Thailand untuk berkembang. Walaupun terbuka dengan dunia luar Thailand tetap masih menggenggam erat budaya mereka.

Thailand memiliki candi dan banyak tempat wisata bangunan serta alam yang menarik untuk dikunjungi. Tempat wisata yang popular di Thailand adalah seperti Chiand Mai (pasar tempat wisata belanja), Chiang Rai (Kuil putih), Krabi (pantai wisata), Phuket (pantai pasir putih), Pattaya (pantai serta pusat wisata), Bangkok (pusat wisata dan perkotaan). Masih banyak tempat wisata di Thailand yang begitu eksotis dan menarik, sehingga meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Thailand sendiri.

Kunjungan wisatawan di Asia Tenggara tahun 2012 dalam Prayini, Andari, dan Hidayat (2013) menjelaskan :

	International Tourist Arrivals
	(1000)/Orang				Change %		Share %
	2009	2010*	2011	2012	10/09	11*10	2011*
Malaysia	23.646	24.577	24.714	25.003	3.9	0.6	11.4
Thailand	14.150	15.842	19.098	22.353	12.6	19.8	8.8
Singapore	7.488	9.161	10.390	14.400	22.3	13.4	4.8
Indonesia	6.324	7.003	7.650	8.044	10.7	9.2	3.5
Vietnam	3.747	5.050	6.014	6.847	34.8	19.1	2.8
Philipine	3.017	3.520	3.917	4.272	16.7	11.3	1.8

Sumber data : UN-WTO/Agustus/09/2012

Pariwisata Thailand sebenarnya bertumpu pada beberapa kebijakan dasar, yaitu lingkungan dan keindahan alam, keunikan budaya tradisional, sejarah dan berbagai peninggalannya. (Purnamasari, 2011). Kebijakan dasar yang menitikberatkan pada peran nilai tradisional merupakan salah satu dari ciri teori modernisasi baru. Benarlah apa yang dijelaskan oleh teori ini karena ternyata nilai tradisional serta budaya merupakan salah satu penentu perkembangan perekonomian Negara. Kebijakan yang paling konsisten dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah diterapkannya konsep OTOP (One Tambon, One Product), yaitu dimana setiap desa memiliki satu produk yang paling diunggulkan sehingga masing-masing desa memiliki potensinya masing-masing dan tidak saling bersaing antara satu desa dengan desa lain. Selain itu juga konsep ini dilakukan untuk mengembangkan perekonomian rakyatnya. Pemerintah Thailand membantu pemasarannya termasuk standardisasi. Sistem itu terintegrasi dengan pemerintah daerah dan swasta, sehingga ketika ada potensi daerah muncul dapat segera terpromosikan dan terpasarkan. Hal ini dilakukan sekaligus menambah semarak pariwisata di Thailand yang selama ini hanya terkonsentrasi di Pattaya dan pusat kota Bangkok. (Purnamasari, 2011).

Kebijakan dari Pemerintah Thailand dalam pengembangan pariwisatanya yaitu antara lain (Rasulong, 2014):

1.      Mempromosikan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pariwisata, mempercepat perbaikan dalam standar fasilitas, keamanan dan kebersihan, dengan pertimbangan diberikan kemudahan bagi wisatawan penyandang cacat dan lansia.

2.      Mengembangkan dan pemulihan kembali alam yang sudah ada, sejarah dan budaya dari tujuan wisata; mempromosikan pengembangan destinasi baru di daerah dengan potensi untuk menghubungkan alam, budaya dan gaya hidup lokal, sesuai dengan rencana pembangunan pariwisata yang menetapkan kerangka kerja untuk pengembangan tujuan wisata, dan mendorong investasi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

3.      Mengangkat dan mempertahankan standar untuk layanan pariwisata untuk memenuhi standar internasional; meningkatkan standar sumber daya manusia di sektor pariwisata dan meningkatkan pelayanan publik untuk menarik dan dapat secara efisien melayani pasar bagi kualitas wisatawan.

4.      Mempromosikan pasar untuk kualitas wisatawan, baik internasional dan domestik , melalui strategi pemasaran yang proaktif dan menargetkan Thailand menjadi tujuan wisata kelas dunia dan pusat pertemuan internasiona dan pameran, serta sebagai pusat pengobatan; meningkatkan efisiensi dalam pemberian visa, membebaskan biaya visa bagi pengunjung dari negara-negara mitra FTA Thailand, atau mereka dengan hubungan perdagangan dan investasi dengan Thailand.

5.      Mempromosikan kegiatan pariwisata untuk menambah nilai pariwisata Thailand; meningkatkan kualitas jasa pariwisata; mempromosikan Thailand sebagai lokasi syuting dan mendukung upaya Thailand untuk menjadi tuan rumah pada event internasional.

6.      Meningkatkan pemasaran dan hubungan masyarakat; mempromosikan peran pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang pemasaran dan kebijakan umum dan strategi untuk membuat Thailand diakui secara global menjadi tujuan wisatawan.

Peluang yang dimiliki oleh Thailand dalam bidang pariwisata yaitu antara lain adalah:

a.       Mudahnya transportasi menuju Thailand karena negara ini sering dijadikan tempat transit oleh masyarakat dunia dan juga mudahnya mobilisasi dari daerah yang satu ke daerah lainnya karena dapat ditempuh melalui jalur darat.

b.      Negara Thailand sudah sangat siap dalam menghadapi komunitas ASEAN dibandingkan dengan Indonesia. Komunitas ASEAN menjadi peluang yang sangat besar bagi negara Thailand untuk lebih meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara ini setiap tahunnya.

Adapun tantangan dari Thailand yaitu:

a.       Lebih meningkatkan minat wisatawan dunia dengan mempromosikan hal-hal yang lebih kreatif dan lebih memiliki ciri khas dari negara ini. Dan juga memperbaiki infrastruktur yang ada di negara Thailand.

Thailand merupakan salah satu Negara contoh yang baik untuk bidang perekonomian terutama pariwisata. Pariwisata yang berbasis pada budaya merupakan bagian yang baik karena tidak menghilangkan nilai tradisional negaranya. Maka kemajuan yang baik dengan didorong nilai budaya lokal merupakan perpaduan antara kehidupan modern dengan tradisional yang dapat bersatu saling bahu membahu.

Sumber :

Prayini, I, Rini Andari, dan Marceilla Hidayat. (2013). “Pengaruh Destination Branding terhadap Tourist Retention pada Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Thailand (Survei pada wisatawan Indonesia yang berkunjung ulang ke Thailand Melalui Tour and Travel di Bandung)” dalam Tourism and Hospitality Essentials Anthology (THE Anthology). Vol. 1, hlm. 1-17.

Purnamasari, YES. (2011). “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Wisatawan Asing Berlibur di Kota Semarang”. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Semarang : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Rasulong, SW. (2014). “ASEAN Tourism Forum dan Peningkatan Pariwisata Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam”. Skripsi Sarjana TIdak Diterbitkan. Makassar : Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Review

Fiky Arista (1200036)

Menurut saya, kajian yang telah disajikan oleh saudari Elis Triyani sudah cukup baik. Saudari Elis memilih tema yang menarik untuk dikaji, yakni pariwisata negara Thailad yang merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Thailand. Sebagai pembaca artikel saudari Elis, saya merasa kebingungan dengan pembahasan saudari. Jika dalam penjabaran perkembangan sektor pariwisata serta sejarahnya saya rasa hal itu sudah baik. Akan tetapi kurang jelas saudari menggunakan teori apa untuk membedah masalah perkembangan pariwisata Thailand yang merupakan motor pendorong perekonomian Thailand. Saudari memang telah mencantumkan teori apa yang digunakan untuk membedah tema ini, akan tetapi itu tidak cukup karena saudari hanya mencantumkan penjelasan lebih rinci. Mungkin kelak saudari bisa menjabarkan lebih rinci mengenai teori yang saudari gunakan untuk membahas perkembangan pariwisata di Thailand.

Pembangunan perekonomian disuatu negara tidak terlepas pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi (indikator GNP per kapita), dengan beberapa indikator prediktor, terutama hutang luar negeri dan penanaman modal asing (http://lms.unhas.ac.id). Dalam pembahasan artikel saudari Elis, tidak dijelaskan berapa jumlah pendapatan Thailand dari sektor pariwisata setiap tahun. Jumlah pendapatan dari sektor pariwisata setiap tahun ini dapat membantu dalam menganalisis seberapa pentingnya sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian Thailand. Selain itu, akan lebih baik jika saudari melengkapi artikel saudari dengan ada tidaknya penanaman modal asing dalam pembangunan pariwisata di Thailand, baik itu dari restaurant, hotel, resort dan lain-lain.

Saya sebagai pembahas akan sedikit menambahkan materi dari apa tyang telah saudari Elis dampaikan dalam artikelnya, Sektor pariwisata memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara yang dikaruniai keindahan alam dan keberagaman budaya. Negara yang memiliki keindahan alam dan keberagaman budaya itu salah satunya Thailand. Pariwisata  merupakan salah satu sumber penerimaan devisa maupun menciptakan lapangan kerja serta kesempatan usaha. Pariwisata juga memberikan kontribusi yang besar dalam perolehan devisa negara melalui wisatawan mancanegara. Hasil ekspor dan pariwisata merupakan andalan perekonmian Thailand. Di sektor pariwisata, Thailand dikunjungi 22.303.065 wisatawan pada tahun 2012. Jumlah ini meningkat menjadi 24.137.568 wisatawan pada periode Januari-November 2013 dengan dominasi turis dari Tiongkok, Malaysia, Jepang, Rusia, Korea Selatan dan India (sumber: Buletin Komunitas Asean edisi Maret 2014).

Seperti yang telah saudari Elis dampaikan di artikelnya, pembangunan sektor pariwisata di Thailand dikaji menggunakan teori modernisasi baru. Dalam kajian teori modernisasi baru sangat tabu dalam hal memisahkan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua sistem nilai yang secara total bertolak belakang (Suwarsono dan Alvin, 2013, hlm. 56). Menurut saya, nilai tradisional masyarakat lokal dapat memberikan nilai pulus dalam sebuah pembangunan. Nilai-nilai tradisional antara masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda sehingga memberikan kesan unik dan tidak bisa dijumpai di tempat lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dove bahwa masyarakat cenderung melihat tradisionalisme sebagai faktor penghambat modernisasi dan sebagai kekayaan negara yang tidak berharga.  Sehingga hal yang menarik dalam wisata Thailand itu tidak hanya keindahan alamnya saja, melainkan juga tradisi masyarakat Thailand juga turut mewarnai dunia pariwisata. Misalnya wisata pantai Phuket akan lebih baik jika tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga kebudayaan dengan cara membangun semacam kampung adat di dekat Phuket dan mendirikan sentra kerajinan tangan khas masyarakat lokal Thailand. Tradisionalisme ini juga diimbangi dengan modernisasi misalnya membangun gedung modern guna memfasilitasi berbagai pertemuan.

Sumber :

Buletin Komunitas Asean edisi 1 Maret 2014.

Suwarsono dan Alvin. (2013). Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta : LP3ES.