Pembangunan Ekomoni Negara Libya Dibawah Rezim Muammar Khadafy

 Redi Andryana 1005917

Abstraksi

Gambaran Umum Negara Libya

Libya terletak dikawasan utara benua Hitam Afrika. Adapun batas-batasnya sebagai berikut: berbatasan dengan laut tengah, mesir di sebelah timur, kemudian sudan di tenggara, chad dan Niger di selatan, serta al jazair dan Tunisia disebelah barat. Ibukota negara Libya adalah Tripoli. Tripoli sendiri terbagi kedalam beberapa kota, yakni: Tripolitania, Fezzah, dan Curennaica. Bermula dari kepemimpinan raja Idris Libya mulai mengembangkan sayapnya dengan Negara-negara tetangga baik barat maupun dunia Islam secara menyeluruh. Ditambah lagi pada saat ditemukannya sumber minyak Libya sekitar tahun 1953, dan dimulainya eksploitasi pada tahun 1956, dan Libya mulai melakukan aksi penjualan minyak ke eropa sejak tahun 1967.

Secara lebih mendasar ekonomi Libya lebih bersandar pada hasil minyak bumi daripada sumber lain seperti pertanian, hasil laut, pertambangan selain minyak, dan perdagangan. Melalui hasil minyak inilah perkembangan Libya Nampak begitu pesat, dapat disaksikan dari keberlangsungan hidup masyarakat yang semakin mapan, pembangunan yang terus bergilir di setiap tempat, dan perkembangan lainnya. Kepemimpinan raja Idris ini tidak berlangsung lama, pada tahun 1969 kepemimpinan raja Idris digulingkan oleh militer Libya dibawah pimpinan Kolonel Muammar Khadafy. Di masa kepemimpinan otoriter Khadafy inilah yang akan menjadi pembahasan dalam makalah ini dimana penulis akan mencoba mengupas pembanguna ekonomi Libya dari sudut teori pembangunan ekonomi: moderinisasi, dependensi ataupun teori system dunia. Kebangkitan Libya yang sebenarnya baru terwujudkan di bawah kepemimpinan Moammar Khadafi.  Pada tanggal 1 September 1969, sekelompok kecil perwira militer yang dipimpin oleh kemudian Khadafi melancarkan kudeta terhadap Raja Idris,

Pembangunan Ekonomi Libya Dibawah Pimpinan Khadafy

Pada masa kepemimpinan Moammar Khadafi ini, perekonomian Libya cenderung mengalami peningkatan. Prestasi–prestasi ekonomi yang dicapai selama rezim yang dijalankannya sangatlah banyak. Penduduk pun merasa puas dalam hal keberhasilan ekonomi ini. Keberhasilan pencapaian ekonomi tersebut tak luput dari kebijakan yang diterapkan Khadafi sendiri. Adapun mengenai pencapaian dan kebijakan yang diterapkan Khadafi adalah sebagai berikut:

a. Semua periode pemerintahan Khadafi

1.  Porsi penjualan minyak Libya dimasukkan secara langsung kedalam akun bank semua penduduk Libya
2. Khadafi menangani proyek irigasi terbesar di Libya, yang dikenal dengan nama “Great Man- Made River Project”
3. Libya tidak mempunyai hutang luar negeri dan mempunyai cadangan sebesar $150 miliar
4.  Di Libya, jika seorang penduduk Libya membeli mobil, maka pemerintah memberikan subsidi sebesar 50% dari harga keseluruhan, dan bagi yang mencicil tidak dikenakan bunga
5. Di Libya, biaya pendidikan dan pengobatan gratis
6.  Tidak ada bunga terhadap peminjaman di bank oleh masyarakat Libya
7.  Listrik gratis, tidak ada pajak untuk listrik
8. Penarikan pajak dan restribusi telah dilarang di Libya
9. Biaya pendidikan keluar negeri ditanggung oleh pemerintah
10.  Beberapa farmasi mendapatkan dispense gratis
11. Bagi siapa saja yang memproduksi obat-obat palsu akandihukum mati
12.  Bagi siapa saja yang menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa akan mendapatkan denda yang besar
13. Penjualan terhadap alkohol dilarang keras

     b. Dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Khadafi

1.  40 buah roti di Libya berharga US$0.15
2. Seorang ibu yang melahirkan mendapat uang US$5.000
3.  Semua pengantin baru di Libya mendapatkan dana US$60.000 oleh pemerintah
4.  Setiap anggota keluarga di Libya mendapatkan subsidi sebesar US$1.000 setiap tahunnya
5.  Gaji perawat setiap bulannya US$1.000
6. Bensin lebih murah dari air. 1 liter bensin seharga US$0.14

Dari beberapa kebijakan tersebut, Libya juga berhasil dalam hal ekspor impor, utamanya adalah pada sektor migas. Pada masa khadafi ini, Libya mampu bersaing dalam pasar internasional.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dibawah rezim Khadafi dengan gaya kepemimpinan otoritarian ini telah membawa dampak positif bagi perekonomian Libya. Khadafi yang ber-ideologi sosialis ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. GDP Libya telah meningkat dari tahun ketahun. Hal tersebut disebabkan oleh masih produktifnya aktor-aktor dan institusi-institusi didalam system kepemerintahan Khadafi. Asumsi-asumsi positif telah muncul yang berguna untuk menangani masalah baik itu politik maupun ekonomi dan juga untuk membuat kebijakan.

Melihat dari data pertumbuhan ekonomi Libya di bawah rezim Khadafy terlihat jelas bahwa perekonomian Libya sangatlah baik. Meskipun pemerintahannya bersifat otoriter namun dalam segi pembangunan ekonomi Khadafy menjalankannya dengan cukup baik. Dibawah keadaan politik Dalam Negeri dan Luar Negeri yang cukup buruk dengan adanya banyak konflik dan perseteruan akibat gaya kepemimpinan Khadafy yang diktatoris dan memiliki banyak musuh namun dalam segi ekonomi Libya cukup stabil. Bahkan dalam keadaan tekanan luar negeripun Libya tetap mampu mempertahankan stabilisasi ekonominya. Seperti halnya embargo minyak yang dilakukan Negara-negara barat dan juga AS. Belum lagi dengan besarnya pengeluaran biaya perang yang cukup besar.

Hal ini memang ditunjang dengan SDA Negara yang sangat berlimpah, dari minyak mentah. Namun dilain pihak terlihat bagaimana modernisasi yang dibawa oleh Kadafyi ini berhasil diterapkan. Untuk perbandingan, saat Libya dibawah pemerintahan dinasti Sanusiah dengan system kerajaannya. Libya belum begitu terlihat sebagai salah satu Negara kuat di tanah Afrika. Hal ini oleh Khadafy sendiri dinilai bahwa saat itu Libya berada di masa tradisional dengan system monarchinya.

Sementara dibawah pimpinannya Libya baru bangkit dengan membawa modernisasi di segala bidang baik politik, ekonomi, juga teknologi. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Libya menjadi salah satu Negara yang disegani di kawasan Afrika dan Timur Tengah setelah sebelumnya adalah Mesir. Meskipun Khadafy sendiri membenci bangsa-bangsa barat dan AS. Namun system modernisasi ini ia terapkan sebagai bentuk pembaharuan dan pengembangan kemajuan Negara bukan sebagai proses eropanisasi. Hal ini secara lebih jelasnya ia jelaskan dalam buku karangannya sendiri yang lebih dikenal sebagai “BukuHijau” yang kemudian dijadikan ideology oleh pemerintah Libya dibawah rezim Muammar Khadafy

NEGARA KESEJAHTERAAN (WALFARESTATE) Konsepsi dan Praktik Penerapannya di Brazil Sejak Tahun 2002-Kini

Disusun oleh :

Yoga Prayoga 1103831

M.Rizal Supriyatna 

KONSEPSI NEGARA KESEJAHTERAAN (WALFARESTATE)

A.      Pengertian Negara Kesejahteraan (Walfarestate)

Secara singkat, Walfarestate adalah negara yang memiliki serangkaian kebijakan publik dan sosial dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi sebuah pencapaian kemakmuran.

Ditinjau dari sudut historis, ketika Perang Dingin antara Uni Sovyet yang menerapkan komunisme dengan Amerika Serikat yang menerapkan kapitalisme berlangsung pasca Perang Dunia II, Walfarestate hadir sebagai jalan tengah di antara keduanya.

Di satu sisi, dalam negara komunis, kesetaraan dalam hal ekonomi lumayan diakui, dan bahkan diupayakan. Namun demikian, kesetaraan dalam hal politik sama sekali tidak ada. Di sisi lain, dalam negara kapitalis, kesetaraan dalam hal politik diakui. Namun demikian, manakala kesenjangan ekonomi terjadi, negara tidak ikut bertanggung jawab atas hal itu. Sebab, terkait persoalan ekonomi, itu diserahkan pada mekanisme pasar. Di antara dua kutub ideologi tersebut, Walfarestate hadir sebagai konsepsi baru yang menawarkan alternatif, yakni mengakui kesetaraan dalam hal politik sekaligus mengupayakan kesetaraan dalam hal ekonomi.

Sebelumnya, perlu dicatat di sini bahwa walfare yang dimaksud tak berarti sama dengan konsep sama rata dan sama rasa, sebagaimana yang kerap menjadi slogan kaum komunis. Walfare yang setara bermaksud bahwa kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar tidak terlalu jauh.

Adapun dalam tataran praksis, walfare yang diupayakan secara langsung oleh negara dilakukan melalui intervensi pasar dalam beberapa hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh intervensi tersebut antara lain : 

·                Subsidi bagi energi

·                Subsidi bagi program jaminan Kesehatan

·                Subsidi bagi programn pendidikan  (Tim Riset PSIK, 2008 : 1-9).

Selain itu, menurut Barr, secara tidak langsung, walfare juga bisa diupayakan oleh negara dengan beberapa mekanisme berikut :

·                Menerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin adanya pemberian upah layak oleh korporasi

·                Memberikan ruang bagi warga yang lebih sejahtera untuk mampu menolong warga yang terkategorikan miskin melalui donasi-donasi dalam berbagai bentuk,  dengan yayasan, atau lembaga swadaya sebagai payung hukumnya (Barr, 1998 : 6).

B.     Tujuan Penerapan Konsep Walfarestate

Kesenjangan dalam hal ekonomi kerap merembet pada konflik yang dicampur oleh berbagai sentimen seperti agama, suku, kedaerahan dan lain-lain. Berlatarkan pola tersebut, menurut Goddin, walfareste hadir dengan tujuan untuk :

a.      Mengurangi kemiskinan

b.      Mempromosikan kesetaraan sosial

c.       Mempromosikan inklusi, dan bukan eksklusi sosial

d.     Mempromosikan stabilitas sosial

e.      Mempromosikan otonomi (Goddin, 1999 : 25-35).

C.           Kebijakan-kebijakan Pokok dalam Walfarestate

Berdasarkan hasil penelaahan Tim Riset Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina pada tahun 2008, negara-negara yang menganut konsep Walfarestate mengutamakan beberapa hal sebagai pokok kebijakannya. Adapun hal-hal yang dimaksud antara lain :

a.      Ketenagakerjaan

Kebijakan dalam hal ketenagakerjaan, selain soal pemenuhan upah yang layak juga berkaitan dengan usaha penciptaan lapangan pekerjaan. Hal itu mewujud dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

·         Merancang program ekonomi yang berbasis pada penyerapan tenaga kerja

·         Memberikan pelatihan serta penempatan kerja secara gratis dan terintergarsi bagi para penganggur

b.      Pendidikan

Kebijakan dalam hal pendidikan mewujud dalam bentuk alokasi anggaran yang besar sehingga masing-masing orang tak perlu resah perkara biaya, manakala berkeinginan dan mampu untuk meraih studi setinggi mungkin.  

c.       Kesehatan

Sama halnya seperti kebijakan dalam hal pendidikan, dalam kesehatan pun negara mengalokasikan anggaran yang besar. Dengan demikian, kalangan miskin bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan mereka yang kaya.

d.     Perumahan

Seiring pola konsumsi yang melejit dalam era industri, dan kini informasi, kebutuhan masyarakat akan rumah meningkat menjadi tak sekedar tempat untuk berteduh, melainkan pula tempat untuk berbisnis dan lain sebagainya. Akibatnya, kini muncul apartemen-apartemen yang dibeli hanya sebagai objek investasi dengan harga yang selangit.

Ekses yang ditimbulkan oleh hal ini adalah kurang mampunya kalangan miskin untuk memperoleh rumah. Di banyak negara yang kesenjangannya tinggi, kerap kita dapati masyarakat yang hidup bergelandangan.

Kebijakan negara yang menganut Walfarestate dalam hal perumahan (housing) ditujukan khusus bagi kalangan yang disebut di atas. Dengan anggaran yang dimiliki, negara membangun Rumah Sederhana, dengan berbagai varian bentuk dan ukuran, yang diperuntukkan bagi kalangan miskin tadi, baik secara gratis maupun melalui kredit ringan berjangka panjang. Di Eropa, Rumah Sederhana yang dimaksud kerap disebut Council Houses atau Brick Houses.      

e.      Jaminan Sosial

Kebijakan negara yang menganut Walfarestate dalam hal Jaminan Sosial (Social Security) dimaksudkan bagi beberapa pihak tententu, antara lain :

·         Mereka yang membutuhkan bantuan modal untuk lepas dari kondisi miskin

·         Mereka yang membutuhkan bantuan pasca hilang/wafatnya tulang punggung ekonomi

·         Mereka yang memiliki kondisi cacat fisik sehingga tak mampu berproduksi

·         Mereka yang sudah manula dan butuh jaminan pensiun

·         Mereka yang mendapat dampak negatif dari suatu kebijakan ekonomi (Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), misalnya) (Tim Riset PSIK, 2008 : 70-138).

PRAKTIK PENERAPAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (WALFARESTATE) DI BRAZIL

A.           Krisis Energi di Brazil pada tahun 1970 dan Ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) Impor dari Venezuela

Pada dekade 1970, ketika negara-negara pengekspor minyak meraup untung besar dari krisis energi dunia, secara otomatis negara-negara importir komoditas tersebut mengalami kesulitan. Dalam kondisi demikian, Brazil, yang tak mampu memenuhi kebutuhan BBM-nya secara mandiri, harus menguras anggaran keuangan negara secara masif.

Selama bertahun-tahun, mereka menutupi kekurangannya ini dengan mengimpor BBM dari Venezuela, negara yang hingga kini masih terkenal sebagai eksportir minyak terbesar ketiga di dunia. Akibatnya, karena kuota impor yang begitu besar, ruang fiskal yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya menjadi sempit. Selama bergantung pada impor BBM dari Venezuela, mereka hampir tidak melakukan pembangunan sema sekali sehingga terlilit hutang terhadap asing (Khudori, 2006).

B.            Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Dampak Positifnya bagi Ruang Fiskal APBN Brazil

Merespon kondisi ketergantungan terhadap BBM impor dari Venezuela, sebagaimana yang disebutkan di atas, pada 1973, pemerintah Brazil berinisiatif meluncurkan program Alkohol Nasional. Program ini bertujuan untuk mengakumulasi potensi produksi alkohol yang sebagian besar berasal dari sisa-sisa produk pertanian seperti tebu, jangung dan lain-lain, melalui sebuah lembaga milik negara yang fokus menciptakan produk Bahan Bakar Nabati (BBN).

Sekian tahun program ini dijalankan, dampak positif pun diraih. Impor BBM dari Venezuela berkurang. Kondisi fiskal pun kian membaik, meski masih sarat akan korupsi yang dilakukan oleh para penguasa otoritarian, Brazil kini punya sisa anggaran untuk berbagai program pembangunan (Detik Finance, 2014).

C.           Pembangunan pada Masa Pemerintahan Presiden Cardozo

Pada 1994, ketika Cardozo terpilih sebagai Presiden, harapan akan pemerintahan yang semakin baik pun muncul. Ia yang terkenal sebagai akademisi, diuji kemampuannya hingga ke batas pinggir (push to the limit), sebab Brazil peninggalan para pandahulunya yang militeristik adalah Brazil yang sarat akan utang dan korupsi.

Selama memerintah, Cardozo yang dibimbing oleh International Monetary Fund (IMF) gencar menerapkan konsep-konsep Neo-Liberalisme. Hampir semua lembaga semacam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  di Brazil di privatisasi (dijadikan objek pribadi). Namun demikian, perubahan ini membuat investasi asing terhadap Brazil demikian melimpah. Meski dalam hal modal masih begitu berketergantungan, berkat privatisasi itu, hasilnya, pertumbuhan ekonomi Brazil meningkat, ruang fiskal negara menjadi luas terbuka sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Terlepas dari semua itu, proses peralihan (konversi) energi dari BBM ke BBN yang dimulai sejak 1973 tetap  Cardozo lanjutkan, dan bahkan diperbaiki, dengan upaya minimalisasi tindak pidana korupsi di dalamnya (Raslan, 2012).

D.           Kebijakan Bercorak Walfarestate pada masa Pemerintahan Presiden Lula da Silva

Berkat kemandirian dalam hal energi yang kemudian berdampak pada terbukanya ruang fiskal negara yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur industri, pada tahun 2002, ketika Presiden Lula da Silva dari sayap kiri terpilih melalui Pemiluhan Umum, Brazil menerapkan 4 (empat) program kebijakan yang bercorak Walfarestate, yakni :

a.       Fome Zero atau Zero Hunger

b.       Bolsa Familia atau Family Fund

c.       Sistema Unico de Saude atau Sistem Kesehatan Universal

d.      Sistem Dana Pensiun

Berbagai program di atas terbukti mampu membawa dampak positif bagi perekonomian Brazil. Tingkat pengangguran yang pada tahun 2002 sebesar 27 %, lantas menurun ke angka 23 % pada 2005. Hanya 3 (tiga) tahun pasca program ini berjalan.

Selain itu, fokus pembangunan berbasis pertanian juga menunjukkan hasil yang baik. Gross Domestic Brutto (GDP) sebagai instrumen ukur bagi produktivitas negara dari sektor ini naik sekitar 4,7 %/tahun. Dengan GDP sebesar itu, Brazil merangsak naik ke permukaan dengan tetap terus memperbaiki infrastruktur berupa jalan, jembatan, perumahan dan hal-hal lain yang pada akhirnya bermuara pada deurbanisasi masyarakat kumuh perkotaan yang sarat kriminalitas (Tim Riset PSIK, 2008 : 224-226).

Prestasi-prestasi di atas, pada dekade awal abad ke 21, akhirnya membuat Brazil masuk sebagai anggota Group of Twenty/G-20, sebuah forum yang menjadi wadah konsultasi antar negara-negara maju dan berkembang di dalam menghadapi tantangan perekonomiannya masing-masing sejak 1999 (Saripedia.com).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Barr, Nicholas. 1998. The Economics of The Walfarestate. California : Stanford University Press

Goddin, Robert. 1999. The Real World of Walfare Capitalism. Cambridge : Cambridge University Press

Tim Riset PSIK. 2008. Negara Kesejahteraan dan Globalisasi. Jakarta : PSIK Universitas Paramadina

Internet :

Detik Finance. Brazil dan Thailand Sukses Kembangkan Biofuel. Diakses pada 1 Oktober 2014 melalui m.detik.com/finence/read/2014/04/21/100748/25603621034/

Khudori. 2006. Belajar Pengembangan Biofuel dari Brazil. Dalam Uni Sosdem.Org. Diakses pada 5 November 2014 melalui Unisosdem.org/article_detail.php?aid=5665&co.id=1&caid=58&gid=5

Raslan, Karim. 2012. Cara Brazil Mengatasi Perlambatan Ekonomi. Dalam mobile.kontan.co.id, diakses pada 5 November 2014 melalui kontan.akses.co.id/news_wakeup/64/Cara-Brasil-Mengatasi-Perlambatan-Ekonomi

Saripedia.com. Negara-negara G-20. Diakses pada 5 November 2014 melalui saripedia.wordpress/tag/negara-negarag20/

PEMBANGUNAN EKONOMI JEPANG PADA MASA RESTORASI MEIJI SAMPAI PASCA PERANG

Oleh:

Cep Didi Wahyudi 1205117

Widinia Dinda Ayuningtyas 1205868

Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia,dimana ekonomi negara ini bertumpu pada sektor industri. Negara yang sangat unik ketika pernah mengalami kerisis ekonomi dalam kekalahan perang dunia II . Pembangunan ekonomi negara Jepang dimulai sejak tahun 1868 saat lahir sebuah politik penting yang dikenal sebagai pembaharuan “Meiji”. Tapi bukan berarti bahwa Jepang sebelum tahun itu disebut Negara primitive, akan tetapi dalam produksi mesin dan pembaharuan terjadi setelah pembaharuan Meiji.  Perekonomian utama pemerintahan Meiji dalam periode ini ialah terciptanya prasarana Negara ini, dengan membangun jalan kereta api antara Tokyo dan Yokuhama sampai Kobe terselesaikan. Tidak hanya itu pemerintah juga memodernisasi jaringan komunikasi lewat jasa pos dan telegraf.

Dalam periode zaman Tokugawa Jepang merupakan masyarakat yang cukup terpelajar dari budaya dan sastra dengan buku yang berlimpah-limpah, dan salah satunya adalah ajaran dari Kong Hu Cu yang hanya satu-satunya pengajaran yang meluas dalam periode Tokugawa. Dan Jitsugaku (pelajaran praktis) sedamgkan perekonomian zaman tokugawa adalah feodal dan mempunyai kemiripan dengan perekonomian pertenggahan Eropa. Sehingga mengambil keputusan pada dasarnya perekonomian subsistem dan bahwa setiap perdangangan sebagian besar dengan sistem barter dan jarang terdapat pengunaan uang. Tapi perekonomian Tokugawa menunjukkan uang dan kredit.Bentuk uang biasanya uang logam sedangkan kredit yang sering digunakan oleh pedagang-pedagang Osaka. Pusat transaksi kredit adalah Ryogaeya, akan tetapi fungsi Ryogaeya tidak hanya melakukan pertukaran uang. Mereka mempunyai fungsi, misalnya: menerima deposito, meminjamkan uang dan mengeluarkan surat perintah pembayaran khususnya di Osaka sering menciptakan uang. Pada filosofi ekonomi pada birokrasi Tokugawa menitik beratkan pertanian sebagai sumber utama kekayaan sedangkan perdagangan dianggap tidak produktif dan perdangangan mendapat posisi terendah dalam masa Tokugawa. Pada periode Tokugawa di Jepang dikenalkan ekonomi uang yang dipengaruhi oleh dua faktor khusus: semua samurai di wajibkan tinggal di istana, markas besar pemerintah pindah dari pertanian, mereka menjadi rentenir dan sumbangan penting lainnya untuk perdagangan adalah Sankin kotai (sistem jaminan) sering dianggap perdagangan Tokugawa.

Pemulihan Setelah Perang

            Setelah beberapa tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Ekonomi Jepang lumpuh akibat dari kerusakan perang. Kekurangan pangan yang parah, inflasi yang tak terbendung, dan pasar gelap dimana – mana. Namun rakyat Jepang mulai kembali membangun ekonominya yang dihancurkan oleh perang, mula-mula melalui bantuan rehabilitasi dari Amerika Serikat. Menjelang tahun 1951 perekonomian Jepang mulai pulih ketingkat 1934-36. Pertumbuhan penduduk menghambat pendapatan perkapita bangsa, menjelang tahun 1954 indikator inipun sudah mencapai kembali ke peringkat 1936 secara nyata.

            Berbagai perubahan sosial yang dilakukan setelah perang, membantu pembentukan keerangka dasar pengembangan ekonomi selanjutnya. Demiliterisasi pascaperang dan larangan persenjataan kembali yang tertera dalam undang undang dasar yang baru meniadakan beban berat pada sumber ekonomi bangsa, dari pengeluaran di sektor militer.

            Berdasarkan sistem prioritas produksi, tekanan diberikan pada peningkatan produksi batubara, yang merupakan dua pemusatan utama dari usaha industri bangsa. Produksi kemudian tidak hanya meningkat dalam industri bahan inti seperti baja dan produk-produk kimia tetapi juga dalam industri baru yang membuat barang konsumen seperti pesawat televisi dan mobil.

Pertumbuhan Pesat Perekonomian

            Perekonomian Jepang terus menerus meluas dengan cepat mulai dari pertengahan 1950an sampai tahun 1960, dengan mengalami hanya 2 resesi pendek, yaitu pada tahun 1962 dan 1965. Pada umumnya diakui bahwa perluasan cepat perekonomian jepang dari akhir 1950an sampai tahun 1960 didorong oleh penanaman industri swasta yang hebat dalam pabrik dan peralatan baru. Tingkat tinggi tabungan rumah tangga Jepang memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki cukup dana untuk menanamkan modal secara besar disektor swasta. Kenaikan pengeluaran modal dikaitkan dengan penerapan teknologi baru, sering berdasarkan lisensi dari perusahaan asing. Penanaman modal untuk pembaharuan membuat industri jepang lebih kuat bersaing di pasaran dunia, menciptakan produk baru dan membawakan perusahaan-perusahaan jepang keuntungan dari produksi massal dan meningkatkan produktivitas pekerja.

            Faktor lain dibalik pertumbuhan ekonomi Jepang selama priode ini adalah meluapnya tenaga kerja dengan tingkat pendudukan tinggi. Pada tahun 1960 diumumkan Rencana Pengadaan Pendapatan Selama 10 Tahun, yaitu contoh terbaik dari kebiaksanaan ekonomi pemerintah yang bertujuan menganjurkan menabung, merangsang penanaman modal, melindungi industri dengan memberi potensi pertumbuhan, dan menggalakkan ekspor.

            Setelah resesi pendek pada tahun 1965, ekonomi Jepang menikmati periode kemakmuran yang panjang sampai sekitar musim panas tahun 1970, dengan laju pertumbuhan nyata selama periode ini mendekati rata-rata 12%. Faktor utama dibalik pertumbuhan ini adalah peningkatan penanaman modal yang digunakan unuk perencanaan yang menghasilkan perekonomian, membangun fasilitas untuk memperbesar kapasitas ekspor, dan memperoleh peralatan yang diperlukan untuk menjawab perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Peningkatan ekspor yang disebabkan daya saing harga produk jepang juga meningkatkan kegiatan bisnis yang berkesinambungan.

PROPAGANDA NUKLIR KOREA UTARA STUDI PERLAWANAN NEGARA PINGGIRAN (KOREA UTARA) MELAWAN NEGARA PUSAT (AMERIKA SERIKAT) Oleh: Ari Kamal Malik 1103599 Wisnu Kukuh Abidtyawan 1103537

PROPAGANDA NUKLIR KOREA UTARA

STUDI PERLAWANAN NEGARA PINGGIRAN (KOREA UTARA) MELAWAN NEGARA PUSAT (AMERIKA SERIKAT)

Oleh:

Ari Kamal Malik 1103599

Wisnu Kukuh Abidtyawan 1103537

ABSTRAKSI

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kepentingan nasional Korea Utara terkait program nuklirnya. Dimana Korea Utara (Korut) telah menunjukkan diri kepada dunia bahwa mereka adalah negara yang tak boleh dipandan remeh. Kesuksesan uji coba nuklir ketiga pada beberapa waktu lalu membuktikan kalau Pyongyang memiliki serangkaian tujuan yang ingin ditunjukkan kepada dunia internasional. Tujuan itu tidak lagi untuk meneguhkan Korut sebagai bangsa yang tidak dapat didikte oleh negara manapun dan dapat memiliki posisi sejajar dengan negara-negara besar dalam hal senjata nuklir. Terkait Program nuklirnya, Korut mempunyai beberapa kepentingan yaitu untuk menjaga keamanan rezim, untuk self defense, motif ekonomi dan demi mengangkat prestise Korut di mata masyarakat internasional pada umumnya dan Amerika Serikat khususnya. Selain kepentingan Korut penelitian ini juga mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan  Korut terhadap Amerika Serikat yaitu melalui video Propaganda, melalui uji coba nuklir dan propaganda melalui musik dan lagu.

Kata kunci: Kepentingan nasional, Propaganda dan nuklir Korut

Berawal dari kondisi ekonomi yang sangat lemah, Korea Utara berusaha untuk mempertahankan rezimnya dengan cara memperkuat kekuatan militernya. Didukung dengan militer yang sangat kuat, rudal balistik dengan jumlah cukup besar, serta jangkauan yang sangat jauh, Korea Utara menjadi salah satu negara yang sangat ditakuti dan suka menuntut negara lain termasuk Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Apalagi ditambah dengan program nuklirnya, posisi Korea Utara sangat ditakuti.

Setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak jauh pada tanggal 5 April 2009, PBB dan negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan geram dan mengecam keras Korea Utara atas tindakannya. Pihak Korea Utara sendiri berdalih peluncuran itu merupakan peluncuran satelit untuk komunikasi, namun pihak intelejen Amerika tidak menemukan satelit yang mengorbit pada saat itu. Atas kecaman keras PBB tersebut, Korea Utara bereaksi keras pula dan menuntut PBB untuk meminta maaf atau pihak Korea Utara mengancam akan melakukan uji coba Nuklir kedua. Karena PBB tidak meminta maaf, terjadi uji coba nuklir Korea Utara pada 25 Mei 2009 di bawah tanah serta diikuti peluncuran dua roket jarak jauh.

Hubungan antara kedua negara Korea kini mengalami keadaan yang gawat. Meskipun pernah mengalami hubungan baik pada sekitar tahun 1990 hingga 2008, namun setelah pergantian presiden Korea Selatan yaitu Lee Myung-bak yang memiliki sikap lebih keras terhadap Korea Utara, situasi di Semenanjung Korea menjadi memanas. Korea Utara pada Januari 2009 membatalkan segala bentuk kesepakatan politik dan militer, karena menganggap Korea Selatan berniat jahat.

Jadi, agar negara kecil dan miskin dihargai atau disegani oleh negara-negara lain, negara tersebut harus memiliki prestige tersendiri. Dalam hal ini Korea Utara menitik beratkan pada militer dan nuklir yang merupakan senjata paling ditakuti untuk mengangkat martabatnya di mata dunia. Dan agar dua negara atau banyak negara pada umumnya tetap damai dan berhasil melakukan negosiasi dengan baik, diperlukan mutual trust atau kepercayaan diantara negara-negara tersebut. Korea Utara memiliki kepentingan yang besar terkait program nuklirnya yaitu: menjaga keamanan Rezim, Self Defense, motif ekonomi, dan untuk mengangkat status Korea Utara. Sedangkan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Korut terhadap AS yaitu Video Propaganda yang ditayangkan di internet, uji coba nuklir dan propaganda melalui musik dan lagu.

KEBIJAKAN GLASNOST & PERESTROIKA PADA UNI SOVIET (1980-1991)

Indari Prameswardani (1106631)

Junia Triani (1106282)

Email                           : 1. indari.prameswardani@yahoo.com

                                      2. juju.triani@yahoo.com

KEBIJAKAN GLASNOST & PERESTROIKA

PADA UNI SOVIET (1980-1991)

Abstrak

Pada awal tahun 1990, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mulai membuka kesempatan bagi kepimilikan harta secara pribadi. Hal ini sebenarnya sangat bertentangan sekali dengan paham komunisme yang sama sekali tidak mengharuskan hak kepemilikan pribadi. Reformasi dalam bidang ekonomi ini mendapatkan perlawanan dari kaum konservatif para birokrat, bahkan secara terstruktur dan tersistematis Uni Soviet pada akhirnya tidak bisa mempertahankan unifikasi negara-negaranya sehingga perpecahan dan kemunduran Uni Soviet sebagai pemimpin blok timur di tengah era Perang Dingin terancam. Kaum konservatif yang menolak kebijakan glasnost dan perestroika berusaha mencegah pengimplementasiannya secara sistematis. Perestroika dalam bidang ekonomi ini tidak berjalan dengan baik. Kesalahan managemen dan korupsi yang merajalela menghambat pertumbuhan ekonomi, dan membuat berpisahnya negara-negara bagian yang menjadi satu kesatuan utuh dari satu negara Uni Soviet.

Hegemoni Uni Soviet lama kelamaan semakin memudar. Hingga akhirnya Uni Soviet harus menggunakan kebijakan yang bertolak belakang dengan ideologi negaranya, kebijakan tersebut adalah glasnost dan perestroika. Glasnost secara etimologi adalah “keterbukaan”, dan Perestroika secara etimologi adalah “membangun kembali”. Kebijakan ini diawali oleh Mikhail Gorbachev. Kebijakan glasnost dan perestroika yang dijalankan oleh pemerintahan Gorbachev ternyata membawa pengaruh terhadap gerakan separatisme di berbagai negara Eropa Timur termasuk Jerman Timur (Fachrurodji, 2005:184-185).

Pada dasarnya perestroika adalah proses yang di tunjukkan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan masyarakat soviet yang pada akhirnya ditujukkan untuk memperkuat sistem sosialisme. Tujuan akhir dari langkah reformis ini adalah untuk memperbaiki masyarakat soviet secara politik, ekonomi, dan moral. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet termasuk kebebasan berinformasi selama tahun 1980-an. Glasnost dan Perestroika merupakan langkah kebijakan dari Presiden Michael Gorbachev, kebijakan Michael gorbachev ini untuk melakukan Restrukturisasi ekonomi Uni Soviet dan keterbukaan politik, kebebasan dalam berinformasi serta berekpresi untuk mengungkapkan pendapatnya. Peran kebijakan yang dilakukan Michael Gorbachev perestroika dan glasnost ini adalah untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan dan masyarakat Uni Soviet serta keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet termasuk kebebasan berinformasi.

Mempertimbangkan reformasi ekonomi pada saat itu adalah penekanan akan perubahan atau penggeseran dari administratif yang utama ke metode menejemen ekonomi utama di setiap tingkatan atau level, dan menuntut manajemen demokrasi yang luas, dan aktif keseluruhan faktor manusia (human faktor).Reformasi ini berdasarkan pada peningkatan kemandirian secara dramatis dari perusahaan dan asosiasi, transisi mereka untuk penuh self-accounting dan self-financing, dan pemberian semua hak yang sesuai untuk bekerja secara kolektif. Mereka sekarang akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk manajemen yang efisien dan hasil akhir. Sebuah keuntungan kolektif akan berlangsung proporsional dengan efisiensi.

Padatahun 1987 bulan Januari menyerukan demokratisasi dimana salah satunya adalah pemilu dilakukan dengan banyak calon. Setahun kemudianMikhailGorbachev melakukanpelbagai pembaruan untuk mengurangi kontrol partai terhadap sistem pemerintah. Terobosan itu dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan politik yang terjadi di negerinya.Pada bulan juni 1988, dalam konferensi partai ke 19 dari PKUS, MikhailGorbachev meluncurkan pembaruan pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kontrol partai terhadap aparat-aparat pemerintahan. Dan kemudian pada bulan desember 1988, Dewan Soviet tertinggi menyetujui di bentuknya suatu Kongres Deputi Rakyat yang sebelumnya telah di tetapkan oleh amandemen konstitusi sebagai dewan legislatif Uni Soviet yang baru. Pemilihan umum untuk anggota kongres diadakan di seluruh uni soviet pada bulan maret dan april 1989. yang sehingga pada tanggal 15 maret 1990 Michael Gorbachev terpilih sebagai presiden ekskutif pertama Uni Soviet.Pada saat Gorbachev terpilih sebagai presiden pertama uni soviet, Gorbachev melakukan upaya–upaya untuk menjalankan sistem komunis yang menawarkan pada harapan harapan baru, akan tetapi, pada akhirnya terbukti tidak dapat di kendalikan dan mengakibatkan serangkaian peristiwa akhirnya pembubaran imperium Uni Soviet, namun pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh Michael Gorbachev ini adalah di maksudkan sebagai suatu rangsangan ekonomi soviet pada saat itu, alhasil kebijakan Gorbachev dalam perestroika dan glasnost ini menimbulkan akibat akibat yang tidak sesuai dengan harapannya.

Kekacauan dalam politik pemerintahan kala itu muncul lah Keinginan sang presiden michael gorbachev untuk membangun perekonomian kuat dan menciptakan iklim politik yang kondusif rupanya menjadi boomerang, keterbukaan menyebabkan partai berkuasa, Komunis, kehilangan kontrol terhadap media. Insan pers lebih leluasa menyingkap berbagai borok pemerintah, termasuk penyalahgunaan wewenang dengan melakukan korupsi.Kekecewaan rakyat Uni Soviet terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengatasi pokok permasalahan yang ada di negerinya sendiri, hal itu yang membuat rakyat tersebut kecewa yang sehingga mereka berani untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah yang semakin buruk nya kondisi dalam negeri dimana kondisi tersebut semakin parah di akibatkan maraknya pertikaian etnis yang terjadi pada saat itu. Selain pertikaian etnis yang terjadi, rakyat menyerukan ketidak puasannya terhadap kebijakan perekonomian, dimana pada tahun 1980 an perekonomian Uni Soviet sangat lemah, karena pada saat itu upaya yang dilakukan Gorbachev untuk melakukan pembaharuan ekonomi sangatlah tidak radikal.Pertikaian antar etnisitas yang terjadi di Uni Soviet, meimbulkan pergolakan ketegangan ketegangan yang terjadi pada saat itu, yang sehingga muncul dengan adanya rasa nasionalisme di bawah Glasnost yang mana konflik etnisitas ini terjadi di Azerbaijan yang lebih di dominasi oleh orang orang dari Republik Soviet Sosialis Armenia di Azerbaijan.Akan tetapi dalam hal itu pemerintah sentral tidak bisa mengkontrol atau mengatasi dalam konflik etnistas yang terjadi di dalam negerinya yang sehingga munculah rakyat dalam menyuarakan ketidak puasannya terhadap pemerintah dalam mengatasi permasalahan etnis di Uni Soviet.Pada tanggal 7 Februari 1990, Komite Pusat Partai Komunis setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaan. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskow dan mulai melancarkan "perang undang-undang" dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet, terutama Trio Baltik, yaituEstonia, Lituania, dan Latvia, membatalkan semua undang-undang negara kesatuan apabila undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang setempat, menegaskan kendali mereka terhadap ekonomi setempat, dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskow. Gejolak ini menyebabkan macetnya ekonomi karena garis pasokan ekonomi dalam negeri rusak sehingga perekonomian Uni Soviet semakin merosot.Pada pertengahan Agustus 1991, kelompok garis keras di lingkunganPartai Komunis Uni Sovietbekerja sama denganKomite Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) mengadakan sebuah percobaan kudeta terhadap Gorbachev, tetapi gagal.

Pada tanggal 8 Desember 1991, Presiden RSFSRusia, RSS Ukraina, dan RSS Byelorusia menandatangani PerjanjianBelavezha  yang menandakan pembubarankesatuan dan digantikan fungsinyaolehPersemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS). Sementara ada banyak perdebatanmengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, Gorbachev meletakkan jabatannyasebagaiPresiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991 dan memberikan kekuasaannyakepada Boris Yeltsin.Puncaknya, Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya padatanggal 26 Desember 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatunegara, hanya terpaut empat hari sebelum hari jadi ke-69 negara tersebut.

Kata Kunci : Glasnost, Perestroika, Michael Gorbachev, Perang Dingin.

Sumber: Fahrurodji.A. Rusia menuju Demokrasi: pengantar sejarah dan latar belakang budaya nya; pengantar; Rahmat Witoelar. Edisi I. Jakarta: Yayasan Obor. 2005